BASUNEWS

_{DPR RI}

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini merespons program magang nasional bagi fresh graduate dari pemerintah. Menurutnya, program ini harus berujung pada penyerapan tenaga kerja.

“Keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari jumlah peserta atau durasi enam bulan magang. Tujuan akhirnya harus jelas, menciptakan peluang kerja nyata dan berkelanjutan,” kata Yahya Zaini, dikutip Minggu (21/9/2025).

Yahya mengingatkan, program magang tidak boleh sekadar menjadi formalitas yang berhenti tanpa tindak lanjut. Apalagi, ada 20 ribu peserta yang rencananya akan mengikuti program ini.

“Melainkan harus membuka jalan masuk ke sektor formal atau bahkan mendorong kemandirian di sektor wirausaha,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan membuka program magang nasional khusus untuk 20 ribu fresh graduate sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2025. Hal ini diungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas terkait stimulus ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin 15 September.

_{Puluhan Bayi Dijual ke Luar Negeri, Polri Gandeng Polisi Singapura}

 Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui Set NCB Interpol Indonesia menggandeng Singapore Police Force (SPF) dalam membongkar kasus penjualan bayi yang diungkap Polda Jawa Barat (Jabar) pada Juli 2025 lalu.

“Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kasus yang melibatkan jalur penyelundupan bayi dari Bandung, Pontianak, Jakarta, hingga Singapura,”kata Ses NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Untung Widyatmoko, Sabtu (20/9/2025).

“Perdagangan bayi ini kami telusuri alurnya sampai ke luar negeri,”sambung Untung.

Dikatakan Untung, Singapore Police Force telah menyatakan kesediaannya untuk membantu pemeriksaan saksi berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun penyidik Polda Jabar.

“Selain itu, SPF juga siap membantu pencarian tiga warga negara Singapura yang diduga terlibat,” ujar dia.

Pihaknya juga telah menyarankan penyidik untuk menelusuri data Nomor Induk Kependudukan (NIK) porter yang diduga mengantarkan bayi ke Singapura guna memastikan identitas serta jalur keberangkatan.

Sebelumnya, sebanyak 24 bayi menjadi korban sindikat perdagangan manusia atau human trafficking. Sebanyak 6 bayi berhasil diselamatkan, sedangkan 18 lainnya telah dijual sindikat ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen palsu.

_{Seoranng pemuda tewas dengan luka tusuk senjata tajam/Foto: jakut.info}

Seorang pemuda berinisial MY (19) ditemukan tewas diduga menjadi korban pembunuhan di kontrakannya di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Polisi berhasil menangkap pelaku yang sempat buron usai kejadian tersebut.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, mengungkapkan bahwa pembunuhan terjadi pada 28 Agustus 2025. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri dan berhasil ditangkap di Bengkulu.

“Pelaku sudah ditangkap di Bengkulu,” ujar Kompol Onkoseno kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).

Kasus ini sebelumnya terekam oleh kamera pengawas (CCTV). Dalam rekaman itu, terlihat dua pria berjalan di sebuah lorong gang. Satu pria mengenakan jaket biru dan yang satunya berbaju hitam.

Awalnya, pria berjaket biru berjalan di depan, diikuti pria berbaju hitam. Beberapa saat kemudian, mereka berbalik arah. Saat kembali, pria berjaket biru tampak menyelipkan sesuatu di balik celana pendeknya yang diduga adalah senjata tajam yang digunakan untuk membunuh korban.

“Dari rekaman CCTV itu, pelaku terlihat menyelipkan pisau di bajunya setelah melakukan pembunuhan,” tambah Kompol Onkoseno.

_{M Mardiono}

 Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sejumlah nama calon ketua umum (Caketum) partai berlambang kakbah mulai bermunculan. Namun, Mohammad Mardiono masih menjadi kandidat kuat. 

Dukungan terhadap Mardiono untuk memimpin partai periode 2025–2030 terus mengalir. Kali ini, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP se-Provinsi Maluku Utara sepakat mengusung Mardiono sebagai ketua umum definitif dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II DPW PPP Maluku Utara di Kantor DPW PPP Maluku Utara, Kelurahan Santiong.

Menurut Plt Ketua DPW PPP Maluku Utara, Arif Abd Rahim, PPP membutuhkan figur pemimpin yang tegas, solid, dan dekat dengan para ulama. Kriteria tersebut, menurutnya, dimiliki Mardiono, sehingga ia layak untuk memimpin PPP.

“PPP saat ini membutuhkan pemimpin yang kuat, tegas, dan dekat dengan para kiai. Pak Mardiono masih layak memimpin PPP untuk lima tahun ke depan,” kata Arif, dikutip Rabu (17/9/2025).

Arif menambahkan, kalau melihat PPP tak lolos parlemen sebagai kesuksesan yang tertunda. Namun, ia juga menekankan perlu adanya pembenahan struktur dan memperkuat konsolidasi hingga ke akar rumput.

_{Begal bersajam di Depok (foto: freepik)}

Komplotan begal bermotor bersenjata celurit dan golok merampas motor matic bernomor polisi B 6402 ZEV yang dikendarai Ahmad Fajri (23) dan ibunya, Naami (53), di Jalan Raya Panggilan RT 5/RW 3, Pengasinan, Sawangan, Kota Depok, Selasa (16/9/2025) dini hari.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, menjelaskan korban bersama ibunya berangkat dari rumah sekitar pukul 03.30 WIB menuju Pasar Parung. Saat melintas di Jalan Raya Panggilan sekitar pukul 04.45 WIB, korban dipepet enam pelaku yang mengendarai dua sepeda motor.

“Korban ditendang hingga terjatuh bersama motornya. Saat hendak melawan, korban diancam menggunakan senjata tajam berupa celurit dan golok. Karena takut, akhirnya motor dibawa kabur komplotan begal ke arah Jalan Raya Arco, Pengasinan. Kerugian 1 unit sepeda motor,” kata Made saat dikonfirmasi, Selasa (16/9/2025).

Made menambahkan, kasus pembegalan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka lecet akibat terjatuh dari sepeda motor.

“Kasus ini masih dalam lidik. Korban hanya mengalami luka lecet,” ujarnya.

_{Kemenag: Jaga Lingkungan Bukan Hanya Kebutuhan Duniawi, tapi Bagian Tujuan Agama!}

Ribuan orang menghadiri kegiatan Bincang Syariah Goes To Campus bertajuk Mawlid For Earth: Sharia and Eco Wisdom, di Masjid Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (15/9/2025).  Acara ini rangkaian program nasional Blissful Maulid yang digelar Dirjen Bimas Islam Kemenag.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan, penguatan ekoteologi menjadi salah satu prioritas Kemenag.

“Menjaga lingkungan bukan hanya kebutuhan duniawi, tetapi juga bagian dari tujuan agama. Dalam Islam, pelestarian alam adalah amanah yang harus kita rawat,” ujar Arsad.

Arsad mengingatkan, dunia sedang menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks. Perubahan iklim, banjir, degradasi tanah, hingga deforestasi disebutnya sebagai ancaman nyata yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

“Kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kesadaran spiritual,”ujarnya.

Kemenag kata dia, mendorong lahirnya gerakan kolektif berbasis nilai agama untuk merespons krisis iklim. 
“Setiap ayat Alquran dan hadis yang menyinggung pentingnya menjaga bumi adalah panggilan moral bagi umat Islam untuk bertindak nyata,” tegasnya.

Arsad menilai, konsep ekoteologi selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan.

_{Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung}

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk serius menangani banjir yang kerap melanda bantaran Kali Sunter. Apalagi kali tersebut berbatasan langsung dengan Gereja Katolik Paroki Kalvari.

Perintah tersebut disampaikan Pramono usai meresmikan Gereja Katolik Paroki Kalvari di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.

“Hari ini saya bersyukur mendapatkan kesempatan meresmikan Gereja Paroki Kalvari, Lubang Buaya,” ujar Pramono, Minggu (14/9/2025).

“Apa yang menjadi keluhan yaitu masalah banjir. Nanti secara khusus saya minta kepada Pak Wali Kota dan Kepala Dinas Sumber Daya Air untuk mengecek tempat ini, apakah kemudian bisa dilakukan perbaikan dan pencegahan supaya banjir tidak mengganggu gereja,” tambahnya.

Pramono menegaskan dua poin penting yang harus dilakukan anak buahnya, yakni persoalan banjir dan penyaluran dana hibah untuk gereja maupun rumah ibadah lainnya agar disalurkan setiap tahunnya.

_{Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra}

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan upaya penegakan hukum tidak bisa menunggu terbentuknya tim investigasi independen.

Menurutnya, langkah kepolisian yang segera memproses hukum para pelaku kejahatan yang menunggangi aksi unjuk rasa hingga berujung kerusuhan beberapa waktu lalu merupakan bentuk nyata bahwa negara hadir dan bertindak tegas.

“Sesuai arahan Presiden, pemerintah harus segera bertindak melakukan penegakan hukum yang tegas dengan menggunakan aparat penegak hukum yang ada. Kita tidak bisa menunggu terbentuknya tim independen pencari fakta baru mengambil langkah hukum,” ujar Yusril, Sabtu (13/9/2025).

Meski, dalam dialog dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa gagasan pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut demonstrasi yang berujung ricuh merupakan usul yang masuk akal dan layak dipertimbangkan.

Yusril menekankan pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi demonstrasi untuk melakukan perampokan, perusakan, pembakaran, dan penganiayaan harus ditindak tegas tanpa menunda waktu.

“Pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi harus segera ditangkap dan diadili. Jangan biarkan mereka lari dan menghilangkan barang bukti,” tegasnya.

Ia menambahkan saat ini, pembentukan tim independen pencari fakta masih berada pada tahap tuntutan, usulan, dan wacana. Sementara itu, negara tidak boleh berdiam diri menghadapi kejahatan nyata di lapangan.

_{Presiden Prabowo Subianto bertemu Emir Qatar bahas dinamika global hingga konflik Timur Tengah (Foto: Biro Setpres)}

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar, Yang Mulia Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani, pada Jumat (12/9/2025).

Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Lusail, Doha, disambut langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban sekaligus keprihatinan pasca serangan Israel yang terjadi di Doha pada Selasa 9 September.

Mengawali pertemuannya dengan Emir Qatar, Kepala Negara menyampaikan rasa simpati yang mendalam terhadap masyarakat yang terdampak akibat insiden tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia mendukung kedaulatan Qatar. Di samping itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya solidaritas internasional dalam merespons serangan yang mengancam stabilitas kawasan.

Selain membahas situasi keamanan global, Presiden Prabowo dan Emir Qatar juga berdiskusi mengenai dinamika global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo menekankan perlunya peran aktif negara-negara sahabat untuk menjaga keseimbangan geopolitik dan mengedepankan dialog internasional.

Kepala Negara turut mendorong suara kolektif dunia agar makin lantang dalam menyerukan penghentian segala bentuk agresi yang merugikan rakyat sipil. Tidak hanya itu, diplomasi yang berlandaskan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian juga diyakini menjadi bagian penting demi masa depan yang lebih stabil.

Sementara itu, Emir Syekh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia. Emir Qatar pun turut menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global, terutama dalam isu-isu kemanusiaan.

_{Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun}

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengaku merasa takut menyampaikan pendapat dalam kurun 5–10 tahun terakhir. Ia pun menyinggung adanya UU yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Oh, kalau takut bersuara itu saya sudah merasakan 10 tahun terakhir, ya 5 tahun terakhirlah, ketika saya sudah membuat YouTube, media sosial, dan setiap hari mengkritik kekuasaan,” kata Refly dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis (11/9/2025).

Ia mencontohkan, di era pemerintahan Jokowi, ada UU yang dibatalkan MK. UU itu, menurut dia, justru menjerat aktivis, karena setiap pernyataan yang tidak disukai dapat disebut sebagai menyebarkan berita bohong.

“Karena pada masa pemerintahan Jokowi misalnya, ada Undang-Undang yang kemudian dibatalkan MK, UU Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 14 dan Pasal 15. Itu menjerat aktivis, setiap pernyataan yang tidak disukai pemerintah, maka akan dikatakan menyebarkan berita bohong,” ujar dia.

Akibatnya, lanjut Refly, dapat dipidana hingga 10 tahun, meski ada vonis yang lebih rendah.

“Maka kena bisa 10 tahun tuntutannya, walaupun vonisnya ada yang 4 tahun, 3 tahun, 1 tahun, ada yang beberapa bulan,” jelas dia.