Alasan Usman Kansong Mundur dari Dirjen IKP Kominfo: Tak Ada Tekanan

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menampik kabar yang beredar di publik bahwa pengunduran dirinya datang di waktu yang tidak tepat.

Ia juga menampik bahwa ada tekanan dari pihak luar yang meminta dia untuk segera mengundurkan diri sebagai pejabat di Kementerian Kominfo.

“Nggak ada tekanan dari luar, ini keinginan saya sendiri dan saya sudah bicarakan dengan bu Sekjen dan pak Wamen, sebelumnya juga dengan pak Menteri, jadi di dalam diri saya ada yang malu kalau dijelasin disini. Ini ada hal yang sifatnya privat dari dalam diri saya sendiri,” ujar Usman kepada awak media di Gedung Kominfo, Rabu (14/8/2024).

Ia menyebut ada alasan dalam dirinya yang malu jika diungkap ke publik.

“Adalah dalam diri saya, malu kalau dijelaskan di sini. Ada hal yang sifatnya private di dalam diri saya sendiri,” imbuhnya.

Usman hanya menyebut, bahwa selama tiga tahun menjabat, sudah waktunya butuh penyegaran bagi dirinya juga bagi organisasi yang ia pimpim.

“Memang belum cukup sih untuk mengabdi, tapi saya sampaikan bisa mengabdi di luar pemerintahan,” jelas Usman.

Soal pengganti dirinya, Usman berharap secepatnya bisa dilantik. Karena masih bayak pekerjaan rumah (PR) yang menanti di depan.

“Kalau saya secara pribadi berharap lebih cepat karena kita banyak pekerjaan ya, tapi kan pengganti urusan yang lain bukan urusan saya, saya sebagai mantan pengennya cepat karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan supaya cepat beres begitu,” kata dia.

Usman resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini, Rabu (14/8/2024). Mula-mula ia bercerita dilantik sebagai Dirjen IKP Kominfo pada 10 Agustus 2021. Artinya, ia sudah berbakti selama 3 tahun 4 hari dalam mengemban jabatan tersebut.

“Waktu 3 tahun tentu terlalu singkat untuk pengabdian kepada Indonesia karena pengabdian kepada bangsa negara harus seumur hidup,” ia menuturkan.

Namun, ia mengatakan pengabdian kepada Indonesia bisa dari mana saja. Ia mengatakan resmi mengundurkan diri dari Dirjen IKP per 13 Agustus 2024.

Tak lupa Usman juga mengucap terima kasih kepada teman-teman di lingkungan Kementerian Kominfo, lembaga-lembaga pemerintahan lain, hingga wartawan dan masyarakat luas.

Iran Disebut Serang Israel dalam Hitungan Jam, AS Geser Kapal Perang

Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal perangnya ke wilayah dekat Israel. Hal ini terjadi saat ketegangan antara Tel Aviv dan Iran mulai timbul pasca serangan ke konsulat Teheran di Suriah beberapa waktu lalu. Terbaru intelijen AS mengungkapkan Iran berpotensi melakukan serangan balasan ke wilayah Israel dalam waktu 24 hingga 48 jam.

Mengutip Wall Street Journal (WSJ), Kepala Komando Pusat AS, Jenderal Angkatan Darat Erik Kurilla, membahas kemungkinan serangan Iran dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Israel pada hari Jumat. Kantor Gallant mengatakan negaranya siap dalam menangkis serangan Iran..

“Kami siap mempertahankan diri di darat dan di udara, bekerja sama erat dengan mitra kami, dan kami akan tahu bagaimana meresponsnya,” kata Gallant, menurut Kementerian Pertahanan Israel, Sabtu (13/4/2024).

Sementara itu, dari Washington, seorang sumber mengatakan langkah-langkah yang diambil termasuk mereposisi dua kapal perusak, salah satunya sudah berada di wilayah tersebut dan satu lagi dialihkan ke sana. Sumber lain menyebut setidaknya satu dari kapal tersebut membawa sistem pertahanan rudal Aegis.

Di sisi lain, Presiden AS Joe Biden, menegaskan pihaknya akan membela Israel. Ia juga memberi peringatan agar Teheran jangan memulai serangannya.

“Kami berdedikasi untuk membela Israel. Kami akan mendukung Israel dan membantu membela Israel dan Iran tidak akan berhasil,” kata Biden.

Para pejabat AS khawatir bahwa serangan Iran terhadap Israel dapat memicu respons Israel di dalam Iran yang dapat memicu konflik regional dan menarik Negeri Paman Sam.

John Kirby, Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan pada hari Jumat bahwa ancaman Iran untuk menyerang Israel tetap “nyata” dan “dapat dilakukan.”

Kamis malam, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menelepon Gallant untuk meyakinkannya bahwa Washington akan membela sekutu terdekatnya di kawasan jika Teheran menyerang wilayahnya.

“Israel dapat mengandalkan dukungan penuh AS untuk membela Israel dari serangan Iran, yang secara terbuka diancam oleh Teheran,” kata juru bicara Pentagon.

Iran mengancam akan membalas di Damaskus, Suriah, yang menurut Teheran adalah serangan udara Israel terhadap gedung diplomatik. Serangan itu menewaskan beberapa pejabat tinggi militer Iran, termasuk seorang anggota senior Pasukan Quds elit Korps Garda Revolusi Islam.

Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan bahwa ‘kejahatan pengecut tidak akan dibiarkan begitu saja’.

“Setelah kekalahan dan kegagalan berulang kali melawan keyakinan dan kemauan para pejuang Front Perlawanan, rezim Zionis telah memasukkan pembunuhan buta dalam agendanya dalam perjuangan menyelamatkan diri,” kata Raisi di situs kantornya.

PPN Naik Jadi 12% Bisa Ditunda, Begini Dua Usul Gabungan Pengusaha RI

 Pemerintah bakal tetap memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan hal ini di Kantor Kemenko Perekonomian pada Tanggal 8 Agustus 2024.

Regulasi yang melatarbelakangi adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 (1). Dari sisi regulasi, sepanjang tidak ada aturan yang membatalkan pasal tersebut, maka pemerintah akan menjalankan kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut.

Tetapi, secara empiris, pemerintah bisa menunda pelaksanaan aturan tersebut. Seperti halnya pemerintah juga menunda pemungutan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022. Secara regulasi, pelaksanaan peraturan atau pelaksanaan peraturan, tergantung willingness dan orientasi pemerintah. Demikian disampaikan Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/8/2024).

“Sudut pandang yang lebih rasional, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgetair, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara. Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5%pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari 80 triliun pada tahun 2025,” kata Ajib.

Di sisi lain, seharusnya ada kajian yang lebih mendalam yang menjadi pertimbangan pemerintah karena tren daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala.

untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP adalah sebesar 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan 4,5 juta per bulan,” kata Ajib.

Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar 100 juta. Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan.

pemerintah fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi, misalnya sektor property. Atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Tetapi, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” kata Ajib.

Prinsipnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN. Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan.

Ini Efek Bahaya PPN 12% Berlaku di 2025, Prabowo-Gibran Kena Getahnya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bakal mengalami kenaikan dari 11% menjadi 12% dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025.  Regulasi yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 (1).

Kenaikan ini pun dikhawatirkan bakal menekan daya beli masyarakat. Apalagi, berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri, kelas menengah RI bakal mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023. Tidak ketinggalan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

“Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” tulis Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/8/2024).

Sebagai catatan, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Bahkan, Prabowo optimistis bisa mencapai lebih dari angka itu dalam 2-3 tahun ke depan.

Dari sisi regulasi, ujarnya, sepanjang tidak ada aturan yang membatalkan pasal tersebut, maka pemerintah memang tetap akan menjalankan kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut. Tetapi, secara empiris, pemerintah bisa menunda pelaksanaan aturan tersebut. Seperti halnya pemerintah juga menunda pemungutan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022. Secara regulasi, pelaksanaan peraturan atau pelaksanaan peraturan, tergantung willingness dan orientasi pemerintah.

“Sudut pandang yang lebih rasional, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgetair, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara. Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun,” tulis Ajib.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari 80 triliun pada tahun 2025.

“Prinsipnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN. Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan,” ujar Ajib.

“Jalan tengahnya, pemerintah bisa melakukan dua kebijakan. Pertama, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP adalah sebesar 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan 4,5 juta per bulan,” cetusnya.

Kedua, lanjutnya, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi, misalnya sektor properti.

“Atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Tetapi, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” tambahnya.

Prinsipnya, kata Ajib, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN. Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan.

Duh! Penjualan Mobil Juli 2024 Jatuh Lagi, Sebulan Minus 0,62%

 Penjualan mobil nasional turun lagi di bulan Juli 2024. Daya yang dirilis oleh PT Astra International Tbk menunjukkan, penjualan mobil bulan Juli 2024 tercatat sebanyak 74.160 unit.

Angka ini turun 0,62% atau 463 unit dibandingkan bulan Juni 2024 yang mencatat penjualan sebanyak 74.623 unit.

Jika dibandingkan Juli 2023, terjadi penurunan penjualan sebesar 7,88% atau 6.344 unit.

Penjualan mobil nasional tahun ini memang menunjukkan kinerja yang tak secemerlang tahun 2023.

Sejak awal tahun 2024, penjualan mobil tercatat paling tinggi di bulan Maret, yakni 74.780 unit. Dan paling rendah di bulan April yang sebanyak 48.762 unit.

Sementara di tahun 2023, penjualan mobil terendah mencapai 58.981 unit di bulan April dan tertinggi mencapai 101.272 unit di bulan Maret.

Jika dibandingkan bulan ke bulan, penjualan mobil nasional tahun 2023 selalu di atas 80.000 unit, kecuali di bulan April.

Sementara di tahun 2024, penjualan mobil bulanan selalu di bawah 80.000 unit.

Di Astra sendiri, penjualan tertinggi berasal dari Toyota dan Lexus yang mencapai 27.310 unit, disusul Daihatsu dengan 13.910 unit.

Penjualan Toyota dan Lexus bulan Juli 2024 melonjak dari sebulan sebelumnya yang tercatat di 25.652 unit. Sementara penjualan Daihatsu turun dari sebulan sebelumnya yang mencapai 14.967 unit.

“Data penjualan mobil Astra pada Bulan Juli 2024 sebesar 43.767 unit, dengan pangsa pasar 59%. Sementara penjualan mobil nasional pada Juli 2024 sebesar 74.160 unit,” kata Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/8/2024).

“Hingga Juli 2024, pangsa pasar mobil Astra tetap stabil yaitu 57%. Dengan beragam penawaran produk serta layanan komprehensif dan prima, kami berharap Astra dapat terus menjadi mitra terpercaya bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan otomotif mereka di Indonesia,” ujarnya. 

Di Depan 36 Gubernur, Jokowi Sindir Program Tak Jelas & Buat Politik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar program pemerintah harus sejalan dengan pemerintah pusat. Namun ia menemukan masih ada kabupaten yang memiliki anggaran besar tapi tidak memiliki arah program yang jelas.

“Saya lihat ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas, banyak dipakai untuk hibah-hibah, tentu saja arahanya ke politik,” kata Jokowi saat membuka rapat bersama 36 Gubernur di Istana Garuda, Nusantara, Senin (13/8/2024).

Ia menegaskan dana hibah itu padahal seharusnya bisa diperuntukkan pada program yang berdampak pada masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit, hingga universitas. Jokowi berpesan kepada para gubernur untuk mengarahkan agar program yang dikeluarkan harus sejalan dengan pemerintah pusat.

“Saya kira hal seperti ini yang bapak gubernur bisa mengarahkan sekali lagi sehingga bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat, terutama yang berdampak pada masyarakat, dan juga agar didorong kerja sama antar daerah betul-betul bisa terjadi,” terangnya.

Dalam kesempatan itu eks Gubernur DKI Jakarta ini juga mencontohkan masih adanya program pemerintah daerah yang belum sejalan. Seperti pembangunan waduk yang belum memiliki jaringan irigasi sekunder dan tersier karena belum dibangun oleh pemerintah daerah.

Selain itu juga ada pelabuhan yang tidak memiliki akses jalan, sehingga mengganggu operasionalnya. Menurut Jokowi pemerintah daerah bisa mengungkapkan ketidakmampuan ke pemerintah pusat supaya bisa diberi bantuan.

“Sebetulnya tidak apa-apa kalau nggak punya kemampuan, ya tulis saja pemerintah ke pemerintah pusat bisa diserahkan ke Kementerian PU,” tambahnya.

Kabar Buruk Penjualan Mobil RI Ambrol 17%, LCGC Ikut Terjungkal 13%

 Penjualan mobil nasional sejak awal tahun 2024 ini menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan tahun 2023 lalu. Jika melihat pencapaian bulanan, penjualan mobil sejak awal tahun 2024 selalu di bawah 80.000 unit.

Sementara, penjualan mobil bulanan sepanjang tahun 2023, kecuali bulan April, selalu di atas 80.000 unit.

Data penjualan mobil yang dirilis PT Astra International Tbk menunjukkan, penjualan mobil bulan Juli 2024 ini turun 0,62% atau 463 unit menjadi 74.160 unit dibandingkan Juni 2024 yang tercatat mencapai 74.623 unit.

Angka ini juga mengalami penurunan sebesar 7,88% atau 6.344 unit dibandingkan Juli 2023.

Secara kumulatif periode Januari-Juli 2024, penjualan mobil nasional mengalami penurunan sampai 102.695 unit atau 17,49% menjadi 484.236 unit dibandingkan periode sama tahun 2023 yang mencapai 586.931 unit.

Dan, tak hanya penjualan mobil secara umum yang mengalami penurunan. Segmen mobil ramah lingkungan harga terjangkau atau low cost and green car (LCGC) juga mengalami penurunan penjualan.

Sepanjang Januari-Juli 2024, penjualan LCGC tercatat sebanyak 104.452 unit. Angka ini anjlok 13,31% atau 16.059 unit dari posisi Januari-Juli 2023 yang mencapai 120.511 unit.

Di bulan Juli 2024, penjualan LCGC tercatat sebanyak 14.809 unit, turun 443 unit atau 2,90% dari sebulan sebelumnya yang mencapai 15.252 unit.

Sejak awal tahun 2024, penjualan LCGC secara nasional selalu di atas 14.000 unit, kecuali bulan April yang anjlok ke level terendah tahun ini, yaitu 9.743 unit.

Sedangkan di tahun 2023, penjualan LCGC periode Januari-Juli selalu di atas 16.000 unit, kecuali bulan April yang merupakan capaian terendah 2023, yaitu 9.987 unit.

Indonesia asks ASEAN to prepare against food crisis threat

The Indonesian Government has urged members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to take coordinated steps to build regional readiness to anticipate a food crisis. “Among the initiatives Indonesia is currently promoting is the use of local food materials to solidify ASEAN countries’ national food reserves,” acting secretary-general of the Indonesian Agriculture Ministry, Prihasto Setyanto, said.

According to a ministry statement received here on Wednesday, he made the remarks after leading the Indonesian delegation at the Special Senior Officials Meeting (SSOM) of the 45th Meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry in Johor Bahru, Malaysia, on Tuesday.

Setyanto underlined that the initiative is meant to follow up on the ASEAN Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises, which was adopted during the 43rd ASEAN Summit in Jakarta in September last year.

He informed that the SSOM resulted in a number of agreements on cooperation in food resilience and security, fishery, forestry, and agriculture.

“We have also agreed to draft the ASEAN Action Plan for Sustainable Agriculture and ASEAN Action Plan on Food Security for the 2026–2030 period,” he added.

The secretary-general further said that the European Union’s Deforestation Regulation, which is deemed restrictive and discriminative by many, came under the spotlight during the multilateral meeting.

He highlighted that the regulation hinders ASEAN countries from exporting their featured commodities, such as palm oil, cocoa, and rubber, to European markets.

“In response to a variety of international trade challenges, including those posed by the EU, the participating countries agreed to step up partnership to bolster the competitiveness of ASEAN’s agricultural commodities and penetrate the global market,” he said.

Setyanto then drew attention to a meeting held between ASEAN countries and Japan, during which Indonesia highlighted the importance of collaboration to reduce greenhouse gas emissions generated by the agriculture sector.

“Regarding climate change, Indonesia pushed for greenhouse gas emission reduction efforts that will not compromise the production rate,” he added.

West Kalimantan holds meeting on handling forest, land fires

 The West Kalimantan provincial government on Wednesday held a coordination meeting to discuss the anticipation and handling of land and forest fires ahead of the dry season peak.

“Today’s coordination meeting is a follow-up action to Presidential Instruction No.3/2020 on the handling of forest/land fire,” the acting governor of West Kalimantan, Harisson, said.

Through the coordination meeting, according to him, the province sought to ensure that it has strategic and effective measures in place to prevent forest and land fires, which can damage the environment and people’s lives.

Because of the synergy between the West Kalimantan Regional Police, the District Military, and other agencies, the coverage of forest and land fires in the region has reduced from year to year, he said.

He warned that the risk of forest and land fires remains real, as the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) has predicted that the dry season peak will occur in July and August 2024.

“This can increase the risks of forest/land fire, so we must work hard to reduce the occurrence through effective mitigation steps,” he said.

He encouraged coordination among agencies, the police, the military, local governments, and the public in handling forest and land fire risk.

There is also a need for an integrated approach to ensure that the smoke from forest and land fires can be handled quickly and properly, he added.

According to the latest data, forest/land fire coverage in West Kalimantan reached 1,790.51 hectares in the first half of 2024. At least 990 hotspots were detected in the province by the NASA-TERRA/AQUA satellite.

Harisson urged related agencies to prevent the number of hotspots from increasing so that they do not spread and affect people’s activities.

Saat Lionel Messi Bikin Bodyguard-nya Terenyuh

Yassine Cheuko (kiri) (Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con/Vincent Carchietta)
Yassine Cheuko (kiri) (Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con/Vincent Carchietta)

Yassine Cheuko adalah pengawal Lionel Messi yang bertanggung jawab menjaga keluarga Messi sejak kedatangannya di Amerika Serikat. Ada momen, Messi sempat disentuh Yassine. Sejak Lionel Messi bermain di Inter Miami dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat, Yassin Cheuko dianggap sebagai penjaga gawang. Yassine bertanggung jawab menjaga Messi selama pertandingan, serta keluarganya sebagian besar waktu selama perjalanan sehari-hari mereka.

Yassine Cheuko merupakan eks marinir AS. Badannya kekar, plus pernah jadi petarung MMA.

Dilansir dari Sportskeeda, baru-baru ini Yassine blak-blakan rasanya jadi bodyguard Lionel Messi. Yassine mengaku, Messi memperlakukan dirinya lebih dari sekadar bodyguard. “The Messies tidak mempertimbangkan penjaga tetapi sebagai teman, tetapi sebagai teman. Kami suka berbicara, dia tertarik untuk menelepon saya dengan makan siang,” dia jatuh untuk berbicara.

Ada suatu masa ketika Lionel Messi menginspirasi Yassine Cheuko. Saat itulah Messi memenangkan Ballon d’Or kedelapannya. “Saat kami di pesawat, Messi menyuruh saya untuk memegang Ballon d’Or, saya pikir dia menyuruh saya untuk membawanya ke tempat lain,” ujarnya.

Lalu Messi berkata di depan istri dan anak-anaknya: ‘Pemenang Ballon d’Or untuk kiper terbaik adalah Yassine,” lanjutnya.

Yassine langsung terharu. Yassine bersyukur bisa bekerja sama dengan legenda sepak bola dunia dan lebih dari itu, ia diperlakukan istimewa. “Itu adalah momen yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakan kata-kata pemain terbaik di dunia,” ujarnya.

“Saya merasa menjadi bagian dari keluarganya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Messi dan keluarganya. Dia mempercayai saya, saya akan memberikan segalanya. Dia sangat rendah hati,” tutupnya.