Musisi muda Dere membagikan proses di balik layar pembuatan album “Rubik” yang dirilis pada tahun 2022 lalu, termasuk inspirasinya dalam menulis lagu-lagu di album tersebut.
Salah satu lagu di album “Rubik”, yakni “Rumah” merupakan lagu yang diangkat dari keresahannya terhadap keadaan bumi saat ini. Bersama Tulus, Dere “meramu” sarat makna lirik di lagu tersebut.
“Lagu itu lahir dari keresahan kita tentang bumi, satu-satunya rumah kita yang sedang tidak baik-baik saja,” kata Dere saat menjadi pengisi acara “AntaraKita” di ANTARA Heritage Center (AHC) kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
“Tujuan aku dan Kak Tulus membuat lagu itu juga sebagai pengingat kita masing-masing bahwa kita cuma punya satu bumi, kita harus selalu mawas dengan apa yang dilakukan,” sambungnya.
Setiap kali memproduksi lagu, Dere melakukan sejumlah pendekatan untuk mencari inspirasi terkait apa yang ingin disampaikannya kepada pendengar. Mulai dari kisah pribadi hingga kesan mendalam Dere terhadap suatu hal.
“Sesuatu yang menarik, misalnya lagu ‘Berisik’ itu sebenarnya terinspirasi dari seekor kucing, namanya Marni dan dia kucingnya Kak Tulus,” kata gadis berusia 22 tahun itu.
Saat itu, Dere sedang mencoba untuk menulis lagu baru yang akan dirilis di album “Rubik” dan berbincang bersama timnya. Tiba-tiba, ada seekor kucing milik penyanyi Tulus yang lewat di sekitar mereka dan terdiam saat melihat Dere bersama rekan-rekannya berbincang dengan keras.
“Waktu itu Marni lewat, terus dia diem (dan seperti berkata), ‘kok manusia berisik banget ya’,” kata Dere.
Ketika menulis lagu, Dere mencoba untuk mengulik lebih banyak lirik dan nada seperti apa yang ingin ditampilkannya. Dere juga sering memanfaatkan fitur catatan suara di ponselnya ketika tiba-tiba mendapat inspirasi lagu.
“Kalau idenya bagus, aku coba rekam di ponsel, terus main gitar dan tulis liriknya dengan tulisan tangan soalnya kalau nggak ditulis tangan, nggak keluar inspirasinya,” tutup Dere.
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) menyatakan dukungannya untuk memberantas perundungan baik di lingkungan akademik, sampai pada lingkungan kerja.
Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Prof Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG(K)-Onk, DMAS mengatakan pada lingkungan pendidikan, Fakultas Kedokteran Unpad telah melakukan langkah-langkah guna mendukung pemberantasan perundungan sejak 2020.
Yang pertama, adalah pembentukan tim Komisi Anti Bullying Fakultas Kedokteran Unpad-RS Hasan Sadikin, terus mencetak dan mendistribusikan Buku Pedoman Anti Bullying dan Pelecehan Seksual di kalangan peserta didik, mencetak dan mendistribusikan Buku Pedoman sanksi dan pelaksanaan sanksi ringan sampai pemutusan studi pelaku perundungan.
“Dan menjatuhkan sanksi pada peserta didik maupun dosen pelaku perundungan dengan tingkatan yang disesuaikan dengan kesalahannya,” kata Yudi dalam pesan singkatnya pada ANTARA di Bandung, Kamis.
Dengan demikian, lanjut Yudi, komitmen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran sangat jelas dan tidak mentolerir perundungan dan memberantas perundungan di pendidikan kedokteran sampai tuntas.
“Setiap mahasiswa juga telah menanda tangani pakta integritas untuk tidak melakukan praktik bullying,” ucap dia.
Sementara di lingkungan kerja, Yudi mengatakan korban perundungan khususnya alumni Fakultas Kedokteran Unpad, akan didampingi oleh fakultas sampai tuntas.
“Korban akan didampingi. Jika menjadi pelaku ada sanksi bagi pelaku dari organisasinya,” ucap dia.
Sebelumnya, Seorang dokter RSUD Kardinah Kota Tegal, Jawa Tengah yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro Semarang ditemukan meninggal dunia di rumah kos di Kota Semarang pada Senin (12/8).
Korban diduga mengakhiri hidupnya di kamar kos di Semarang pada Senin, karena sering mengalami perundungan. Jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga pada Selasa (13/8) lalu di Pemakaman Panggung, Tegal.
Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Mintaragen, Abdul Rozak, mengatakan bahwa korban, yang masih lajang, dikenal baik di lingkungan sekitar dan sering bersosialisasi.
Sementara, Plt Direktur RSUD Kardinah Tegal Lenny Herlina membenarkan bahwa korban merupakan dokter ASN yang bekerja di RSUD Kardinah sejak 2019. Korban kemudian ditugaskan untuk mengikuti PPDS Anestesi di Universitas Diponegoro Semarang sejak tahun 2022.
Korban sempat bercerita bahwa ia mengalami cedera yang menyebabkan trauma pada pinggang saat bekerja di ruang operasi.
“Penyakit Hernia Nucleus Pulposus (HNP) atau saraf terjepit ini dialaminya sejak tahun pertama mengikuti program PPDS Anestesi,” kata Lenny.
Di lingkungan kerja, korban juga dikenal komunikatif dengan rekan-rekannya. Pihak rumah sakit berharap masyarakat tidak berspekulasi terkait kematian korban.
Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini, Rabu (14/8/2024).
Hal ini disampaikan di hadapan wartawan dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta.
“Saya minta maaf karena mundur di saat kita melaksanakan HUT RI di IKN,” kata Usman.
Mula-mula ia bercerita dilantik sebagai Dirjen IKP Kominfo pada 10 Agustus 2021. Artinya, ia sudah berbakti selama 3 tahun 4 hari dalam mengemban jabatan tersebut.
“Waktu 3 tahun tentu terlalu singkat untuk pengabdian kepada Indonesia karena pengabdian kepada bangsa negara harus seumur hidup,” ia menuturkan.
Namun, ia mengatakan pengabdian kepada Indonesia bisa dari mana saja. Ia mengatakan resmi mengundurkan diri dari Dirjen IKP per 13 Agustus 2024.
Tak lupa Usman juga mengucap terima kasih kepada teman-teman di lingkungan Kementerian Kominfo, lembaga-lembaga pemerintahan lain, hingga wartawan dan masyarakat lu
Belakangan ramai akun Google Business tempat usaha seperti hotel hingga restoran, diubah dan dipalsukan.
Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menjelaskan, fenomena yang terjadi sebenarnya adalah akun Google Business yang seharusnya dikelola oleh pemilik bisnis dan diberikan oleh Google, disalahgunakan dan diambilalih oleh penipu yang mengaku sebagai pemilik bisnis.
Pelaku mencoba mengelabui calon korban yang mengira sedang berhubungan dengan pemilik bisnis.
Ia menyebut bahwa semua tipe tempat usaha yang tercantum di Google Maps menjadi target pemalsuan atau pengambilalihan.
“Akun Google bisnis yang ada di Maps dengan mudah bisa diambilalih oleh penipu, apalagi kalau pemilik bisnisnya gaptek atau tidak peduli dengan akun bisnisnya yang disediakan oleh Google,” ujar Alfons kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/8/2024).
Lebih lanjut Alfons mengatakan, fitur edit kalau dikelola dengan baik dan diawasi oleh pemilik bisnis akan bisa aman dari eksploitasi.
Seharusnya pemilik bisnis mengelola layanan ini atau meminta bantuan pihak ketiga untuk mengelola akunnya.
Untuk menangkap pelaku, pihak kepolisian bisa meminta informasinya kepada Google atas IP yang mengakses dan mengubah data tersebut.
Selain itu ada cara mudah menangkap pelaku. Karena pelaku akan memasukkan informasi kontak yang dapat dihubungi untuk menjerat korban. Dari situ, pihak berwenang tinggal melacak nomor kontak yang ditinggalkan penipu.
Tips bagi masyarakat, untuk pertama kali, sebaiknya pastikan secara fisik dahulu lokasi bisnis di Google Maps.
Konsumen jangan mudah percaya ketika mendapatkan nomor kontak dari Google Maps. Apalagi ketika diminta mengirimkan uang muka atau tanda jadi. Anda harus ekstra hati-hati dan melakukan cek secara berulang.
“Lakukan transfer hanya jika sudah yakin nomor kontak dan nomor rekening penerima adalah benar pemilik bisnis,” pungkasnya.
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menampik kabar yang beredar di publik bahwa pengunduran dirinya datang di waktu yang tidak tepat.
Ia juga menampik bahwa ada tekanan dari pihak luar yang meminta dia untuk segera mengundurkan diri sebagai pejabat di Kementerian Kominfo.
“Nggak ada tekanan dari luar, ini keinginan saya sendiri dan saya sudah bicarakan dengan bu Sekjen dan pak Wamen, sebelumnya juga dengan pak Menteri, jadi di dalam diri saya ada yang malu kalau dijelasin disini. Ini ada hal yang sifatnya privat dari dalam diri saya sendiri,” ujar Usman kepada awak media di Gedung Kominfo, Rabu (14/8/2024).
Ia menyebut ada alasan dalam dirinya yang malu jika diungkap ke publik.
“Adalah dalam diri saya, malu kalau dijelaskan di sini. Ada hal yang sifatnya private di dalam diri saya sendiri,” imbuhnya.
Usman hanya menyebut, bahwa selama tiga tahun menjabat, sudah waktunya butuh penyegaran bagi dirinya juga bagi organisasi yang ia pimpim.
“Memang belum cukup sih untuk mengabdi, tapi saya sampaikan bisa mengabdi di luar pemerintahan,” jelas Usman.
Soal pengganti dirinya, Usman berharap secepatnya bisa dilantik. Karena masih bayak pekerjaan rumah (PR) yang menanti di depan.
“Kalau saya secara pribadi berharap lebih cepat karena kita banyak pekerjaan ya, tapi kan pengganti urusan yang lain bukan urusan saya, saya sebagai mantan pengennya cepat karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan supaya cepat beres begitu,” kata dia.
Usman resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini, Rabu (14/8/2024). Mula-mula ia bercerita dilantik sebagai Dirjen IKP Kominfo pada 10 Agustus 2021. Artinya, ia sudah berbakti selama 3 tahun 4 hari dalam mengemban jabatan tersebut.
“Waktu 3 tahun tentu terlalu singkat untuk pengabdian kepada Indonesia karena pengabdian kepada bangsa negara harus seumur hidup,” ia menuturkan.
Namun, ia mengatakan pengabdian kepada Indonesia bisa dari mana saja. Ia mengatakan resmi mengundurkan diri dari Dirjen IKP per 13 Agustus 2024.
Tak lupa Usman juga mengucap terima kasih kepada teman-teman di lingkungan Kementerian Kominfo, lembaga-lembaga pemerintahan lain, hingga wartawan dan masyarakat luas.
Amerika Serikat (AS) mengerahkan kapal perangnya ke wilayah dekat Israel. Hal ini terjadi saat ketegangan antara Tel Aviv dan Iran mulai timbul pasca serangan ke konsulat Teheran di Suriah beberapa waktu lalu. Terbaru intelijen AS mengungkapkan Iran berpotensi melakukan serangan balasan ke wilayah Israel dalam waktu 24 hingga 48 jam.
Mengutip Wall Street Journal (WSJ), Kepala Komando Pusat AS, Jenderal Angkatan Darat Erik Kurilla, membahas kemungkinan serangan Iran dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Israel pada hari Jumat. Kantor Gallant mengatakan negaranya siap dalam menangkis serangan Iran..
“Kami siap mempertahankan diri di darat dan di udara, bekerja sama erat dengan mitra kami, dan kami akan tahu bagaimana meresponsnya,” kata Gallant, menurut Kementerian Pertahanan Israel, Sabtu (13/4/2024).
Sementara itu, dari Washington, seorang sumber mengatakan langkah-langkah yang diambil termasuk mereposisi dua kapal perusak, salah satunya sudah berada di wilayah tersebut dan satu lagi dialihkan ke sana. Sumber lain menyebut setidaknya satu dari kapal tersebut membawa sistem pertahanan rudal Aegis.
Di sisi lain, Presiden AS Joe Biden, menegaskan pihaknya akan membela Israel. Ia juga memberi peringatan agar Teheran jangan memulai serangannya.
“Kami berdedikasi untuk membela Israel. Kami akan mendukung Israel dan membantu membela Israel dan Iran tidak akan berhasil,” kata Biden.
Para pejabat AS khawatir bahwa serangan Iran terhadap Israel dapat memicu respons Israel di dalam Iran yang dapat memicu konflik regional dan menarik Negeri Paman Sam.
John Kirby, Juru Bicara Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan pada hari Jumat bahwa ancaman Iran untuk menyerang Israel tetap “nyata” dan “dapat dilakukan.”
Kamis malam, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menelepon Gallant untuk meyakinkannya bahwa Washington akan membela sekutu terdekatnya di kawasan jika Teheran menyerang wilayahnya.
“Israel dapat mengandalkan dukungan penuh AS untuk membela Israel dari serangan Iran, yang secara terbuka diancam oleh Teheran,” kata juru bicara Pentagon.
Iran mengancam akan membalas di Damaskus, Suriah, yang menurut Teheran adalah serangan udara Israel terhadap gedung diplomatik. Serangan itu menewaskan beberapa pejabat tinggi militer Iran, termasuk seorang anggota senior Pasukan Quds elit Korps Garda Revolusi Islam.
Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan bahwa ‘kejahatan pengecut tidak akan dibiarkan begitu saja’.
“Setelah kekalahan dan kegagalan berulang kali melawan keyakinan dan kemauan para pejuang Front Perlawanan, rezim Zionis telah memasukkan pembunuhan buta dalam agendanya dalam perjuangan menyelamatkan diri,” kata Raisi di situs kantornya.
Pemerintah bakal tetap memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan hal ini di Kantor Kemenko Perekonomian pada Tanggal 8 Agustus 2024.
Regulasi yang melatarbelakangi adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 (1). Dari sisi regulasi, sepanjang tidak ada aturan yang membatalkan pasal tersebut, maka pemerintah akan menjalankan kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut.
Tetapi, secara empiris, pemerintah bisa menunda pelaksanaan aturan tersebut. Seperti halnya pemerintah juga menunda pemungutan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022. Secara regulasi, pelaksanaan peraturan atau pelaksanaan peraturan, tergantung willingness dan orientasi pemerintah. Demikian disampaikan Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/8/2024).
“Sudut pandang yang lebih rasional, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgetair, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara. Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5%pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari 80 triliun pada tahun 2025,” kata Ajib.
Di sisi lain, seharusnya ada kajian yang lebih mendalam yang menjadi pertimbangan pemerintah karena tren daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.
Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala.
untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP adalah sebesar 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan 4,5 juta per bulan,” kata Ajib.
Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar 100 juta. Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan.
pemerintah fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi, misalnya sektor property. Atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Tetapi, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” kata Ajib.
Prinsipnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN. Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bakal mengalami kenaikan dari 11% menjadi 12% dan akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Regulasi yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 (1).
Kenaikan ini pun dikhawatirkan bakal menekan daya beli masyarakat. Apalagi, berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri, kelas menengah RI bakal mengalami penurunan dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,44% pada tahun 2023. Tidak ketinggalan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.
“Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala,” tulis Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ajib Hamdani dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/8/2024).
Sebagai catatan, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Bahkan, Prabowo optimistis bisa mencapai lebih dari angka itu dalam 2-3 tahun ke depan.
Dari sisi regulasi, ujarnya, sepanjang tidak ada aturan yang membatalkan pasal tersebut, maka pemerintah memang tetap akan menjalankan kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut. Tetapi, secara empiris, pemerintah bisa menunda pelaksanaan aturan tersebut. Seperti halnya pemerintah juga menunda pemungutan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022. Secara regulasi, pelaksanaan peraturan atau pelaksanaan peraturan, tergantung willingness dan orientasi pemerintah.
“Sudut pandang yang lebih rasional, pemberlakuan kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek budgetair, yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara. Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun,” tulis Ajib.
Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari 80 triliun pada tahun 2025.
“Prinsipnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN. Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan,” ujar Ajib.
“Jalan tengahnya, pemerintah bisa melakukan dua kebijakan. Pertama, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP adalah sebesar 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan 4,5 juta per bulan,” cetusnya.
Kedua, lanjutnya, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi, misalnya sektor properti.
“Atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Tetapi, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent,” tambahnya.
Prinsipnya, kata Ajib, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN. Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5% membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan.
Penjualan mobil nasional turun lagi di bulan Juli 2024. Daya yang dirilis oleh PT Astra International Tbk menunjukkan, penjualan mobil bulan Juli 2024 tercatat sebanyak 74.160 unit.
Angka ini turun 0,62% atau 463 unit dibandingkan bulan Juni 2024 yang mencatat penjualan sebanyak 74.623 unit.
Jika dibandingkan Juli 2023, terjadi penurunan penjualan sebesar 7,88% atau 6.344 unit.
Penjualan mobil nasional tahun ini memang menunjukkan kinerja yang tak secemerlang tahun 2023.
Sejak awal tahun 2024, penjualan mobil tercatat paling tinggi di bulan Maret, yakni 74.780 unit. Dan paling rendah di bulan April yang sebanyak 48.762 unit.
Sementara di tahun 2023, penjualan mobil terendah mencapai 58.981 unit di bulan April dan tertinggi mencapai 101.272 unit di bulan Maret.
Jika dibandingkan bulan ke bulan, penjualan mobil nasional tahun 2023 selalu di atas 80.000 unit, kecuali di bulan April.
Sementara di tahun 2024, penjualan mobil bulanan selalu di bawah 80.000 unit.
Di Astra sendiri, penjualan tertinggi berasal dari Toyota dan Lexus yang mencapai 27.310 unit, disusul Daihatsu dengan 13.910 unit.
Penjualan Toyota dan Lexus bulan Juli 2024 melonjak dari sebulan sebelumnya yang tercatat di 25.652 unit. Sementara penjualan Daihatsu turun dari sebulan sebelumnya yang mencapai 14.967 unit.
“Data penjualan mobil Astra pada Bulan Juli 2024 sebesar 43.767 unit, dengan pangsa pasar 59%. Sementara penjualan mobil nasional pada Juli 2024 sebesar 74.160 unit,” kata Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/8/2024).
“Hingga Juli 2024, pangsa pasar mobil Astra tetap stabil yaitu 57%. Dengan beragam penawaran produk serta layanan komprehensif dan prima, kami berharap Astra dapat terus menjadi mitra terpercaya bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan otomotif mereka di Indonesia,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar program pemerintah harus sejalan dengan pemerintah pusat. Namun ia menemukan masih ada kabupaten yang memiliki anggaran besar tapi tidak memiliki arah program yang jelas.
“Saya lihat ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas, banyak dipakai untuk hibah-hibah, tentu saja arahanya ke politik,” kata Jokowi saat membuka rapat bersama 36 Gubernur di Istana Garuda, Nusantara, Senin (13/8/2024).
Ia menegaskan dana hibah itu padahal seharusnya bisa diperuntukkan pada program yang berdampak pada masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit, hingga universitas. Jokowi berpesan kepada para gubernur untuk mengarahkan agar program yang dikeluarkan harus sejalan dengan pemerintah pusat.
“Saya kira hal seperti ini yang bapak gubernur bisa mengarahkan sekali lagi sehingga bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat, terutama yang berdampak pada masyarakat, dan juga agar didorong kerja sama antar daerah betul-betul bisa terjadi,” terangnya.
Dalam kesempatan itu eks Gubernur DKI Jakarta ini juga mencontohkan masih adanya program pemerintah daerah yang belum sejalan. Seperti pembangunan waduk yang belum memiliki jaringan irigasi sekunder dan tersier karena belum dibangun oleh pemerintah daerah.
Selain itu juga ada pelabuhan yang tidak memiliki akses jalan, sehingga mengganggu operasionalnya. Menurut Jokowi pemerintah daerah bisa mengungkapkan ketidakmampuan ke pemerintah pusat supaya bisa diberi bantuan.
“Sebetulnya tidak apa-apa kalau nggak punya kemampuan, ya tulis saja pemerintah ke pemerintah pusat bisa diserahkan ke Kementerian PU,” tambahnya.
