BASUNEWS

_{^{Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar (kiri) bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025)}}

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.

“Jadi untuk mulai semua itu, penggunaan utamanya pada kuartal dua nanti, yang sekarang masih menggunakan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa.

Muhaimin menegaskan saat ini pemerintah tengah melakukan pemetaan pada DTSEN, setelah menyelesaikan pemadanan data-data yang selama ini terpisah-pisah di DTKS, Registrasi sosial ekonomi (Regsosek), hingga kemiskinan ekstrem.

“Nanti berdasarkan pengalaman terakhir DTKS, ini (DTSEN) akan ada pemetaannya,” ujar dia.

Muhaimin melanjutkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, semua proses data akan melalui satu pintu yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), yang akan diperbarui setiap tiga bulan.

“Setelah tiga bulanan kita akan lakukan pembaruan terus-menerus dari seluruh perkembangan yang ada di masyarakat,” ucapnya.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan DTSEN untuk penyaluran bantuan, mulai dari bantuan sosial (bansos) hingga perlindungan sosial yang lebih efektif dan akurat.

“Dengan data tunggal ini, maka semua pensasaran nasional, mulai dari bantuan sosial, bantuan perlindungan sosial, dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya menjadi tepat, efektif, akurat karena itu terima kasih kepada semua yang membantu kerja keras sinkronisasi dari berbagai sumber data,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan jajarannya untuk tidak menggunakan data lain selain Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mensos usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang DTSEN.

“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang. Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Inpres DTSEN tersebut melarang penggunaan data lain guna menjaga keakuratan dan validitas data penerima manfaat.

Dengan data yang terintegrasi, lanjutnya, program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasan kemiskinan.

^{_{Arsip foto – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy}}

 Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang mengunjungi Kiev pekan lalu, hanya memberi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy waktu satu jam untuk mempertimbangkan kesepakatan yang akan memberikan akses tak terbatas bagi Amerika Serikat terhadap kekayaan mineral Ukraina.

Hal tersebut dilaporkan The Economist dengan mengutip sumber yang mengetahui perundingan tersebut.

Menurut laporan itu, Zelenskyy awalnya berharap Bessent akan membahas dukungan keuangan berkelanjutan bagi Ukraina.

Namun, alih-alih pembicaraan mengenai bantuan finansial, ia justru disodori memorandum yang menuntut hak atas seluruh sumber daya mineral Ukraina, kata sumber The Economist.

Presiden Ukraina menolak proposal tersebut dan menunda pembahasan lebih lanjut hingga Konferensi Keamanan Munich, yang berlangsung di Jerman pada 14-16 Februari.

Sejumlah media melaporkan pada Minggu (16/2), dengan mengutip sejumlah sumber, bahwa Washington telah menawarkan kesepakatan yang memberikan akses bagi AS ke mineral langka Ukraina sebagai imbalan atas bantuan militer yang telah dikirim ke Kiev.

Dokumen tersebut tidak mencantumkan dukungan militer tambahan.

Pada 3 Februari, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Washington mengharapkan jaminan dari Ukraina untuk memberikan akses ke logam tanah jarang sebagai imbalan atas bantuan finansial dan militer.

The Financial Times, mengutip sumber yang dekat dengan Amerika Serikat,,Zelenskyy, juga melaporkan bahwa Ukraina sedang mempertimbangkan kemungkinan menyerahkan sumber daya tersebut kepada AS sebagai bagian dari kesepakatan bantuan.

^{_{Markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia}}

 Perdana Menteri Inggris Keir Starmer siap menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat para pemimpin Uni Eropa (EU) yang dijadwalkan berlangsung di Paris pada Senin (17/2), harian Telegraph melaporkan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengundang para pemimpin Eropa ke KTT itu untuk membahas berbagai masalah yang muncul akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump, seperti dilansir media AS Politico.

Menurut laporan Telegraph, Starmer siap menghadiri KTT darurat itu setelah AS meminta EU mengajukan “gagasan” atau berisiko dikeluarkan dalam perundingan damai terkait konflik di Ukraina.

Surat kabar itu juga mengutip pernyataan Starmer yang menegaskan bahwa Eropa harus berperan lebih besar dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Sebelumnya, para pemimpin lembaga-lembaga EU di Brussels menegaskan bahwa Ukraina dan Uni Eropa harus dilibatkan dalam perundingan damai terkait Ukraina. Mereka beralasan kesepakatan perdamaian tidak akan efektif tanpa partisipasi mereka.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan dukungannya terhadap perundingan damai Rusia-Ukraina.

Dia menyarankan agar negara-negara Eropa “berhenti mengeluh” karena tidak diundang ke meja perundingan dan mulai mengajukan inisiatif konkret untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pada 12 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara lewat telepon dengan Trump selama hampir 1,5 jam untuk membahas berbagai isu, termasuk upaya penyelesaian konflik di Ukraina.

kas138

^{_{Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).}}

 Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa program hilirisasi yang sebelumnya juga menjadi perhatian dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dipastikan berlanjut di Kabinet Merah Putih (KMP) pada 2025 dan dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek hilirisasi.

“Hilirisasi kita akan teruskan, kita wujudkan. Kita akan mulai tahun ini. Tahun ini minimal 15 megaproyek yang miliar-miliar dolar [nilainya]. Kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri,” kata Prabowo dalam acara perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Prabowo menyebutkan hilirisasi perlu dilanjutkan agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Hilirisasi yang dijalankan oleh Kabinet Merah Putih (KMP) menganut asas keterbukaan untuk para investor dari berbagai sumber, namun tidak akan bersifat memaksa.

“Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, silakan. Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kami tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo.

Dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, hilirisasi menjadi salah satu program prioritas sejalan visi Astacita yang diusung sejak kabinet ini dilantik.

Adapun hilirisasi yang dilakukan berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar sektor maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi menyejahterakan masyarakat.

Menurut Prabowo, hilirisasi juga akan mendukung visi cita-cita pendiri bangsa yakni Presiden Ke-1 RI Soekarno yang menginginkan Indonesia memiliki kemandirian dalam banyak aspek.

“Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri,” kata Prabowo.

Selain hilirisasi, Presiden Prabowo juga fokus untuk menyukseskan beberapa program prioritas lainnya di 2025 di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, dan swasembada energi.

_{^{PT Rajawali Nusindo, anggota dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan ID FOOD, memastikan distribusi dan ketersediaan pangan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Bulan Ramadhan 2025.}}

PT Rajawali Nusindo, anggota dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan ID FOOD, memastikan distribusi dan ketersediaan pangan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Bulan Ramadhan 2025.

Sekretaris Korporasi PT Rajawali Nusindo Sofyan Effendi mengatakan, distribusi pangan untuk memperkuat pasokan selama HBKN Ramadhan dilakukan di 41 cabang Nusindo yang tersebar di 34 Propinsi.

“Kami pastikan volume pendistribusian komoditas pangan ditingkatkan dan berjalan aman untuk mengantisipasi kenaikan permintaan konsumen selama Ramadhan 2025 ini,” ujar Sofyan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Sebagai persiapan Ramadhan, Sofyan mengatakan, sampai dengan Januari ini Rajawali Nusindo telah mendistribusikan, gula konsumsi sebanyak 1.200 ton baik dalam bentuk bulk maupun kemasan, sedangkan 2024 Nusindo telah mendistribusikan gula konsumsi lebih dari 7.200 ton.

Selain komoditas gula konsumsi, Rajawali Nusindo juga melakukan penyaluran komoditas minyak goreng ke seluruh Indonesia. Hingga Januari 2025, Rajawali Nusindo telah mendistribusikan sebanyak 22.393 ton minyak goreng.

“Pendistribusian minyak goreng yang dilakukan Rajawali Nusindo di awal tahun ini berjalan efektif. Pada Ramadhan 2025 dan jelang Idul Fitri kita siapkan penambahan volume distribusi minyak goreng untuk menjaga pasokan,” kata Sofyan.

Adapun rincian pendistribusian minyak goreng yang telah direalisasikan Rajawali Nusindo meliputi Sumatera Utara 2.076 ton, Sumatera Barat 1.105 ton, Riau 1.592 ton, Riau 419 ton, Kepulauan Riau 419 ton, Jambi 181 ton, Sumatera Selatan 1.653 ton dan Lampung 607 ton.

Untuk pendistribusian di pulau Jawa dan Bali meliputi Banten 969 ton, Jakarta 1.615 ton, Jawa Barat 3.757 ton, Jawa Tengah 961 ton, DI Yogyakarta 115 ton, Jawa Timur 1.531 ton, Bali 510 ton.

Sementara itu, untuk NTB 224 ton, NTT 68,5 ton, Kalimantan Barat 777 ton, Kalimantan Tengah 184 ton, Kalimantan Selatan 74 ton dan Kalimantan Timur 1.260 ton, Sulawesi Utara 57 ton, Sulawesi Tengah 219jup ton, Sulawesi Selatan 175 ton dan Sulawesi Tenggara 265 ton, Maluku 75,6 ton, Papua Barat 131 ton, dan Papua 57 ton.

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan, selain meningkatkan pasokan gula dan minyak goreng, pada bulan Ramadan Rajawali Nusindo akan melaksanakan bazar pangan murah yang akan digelar di sejumlah titik atau wilayah yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan.

^{_{Arsip foto- Dua terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 Harvey Moeis (tengah) dan Suparta}}

Pakar hukum Universitas Sahid Saiful Anam menilai vonis banding pidana penjara selama 20 tahun dalam kasus korupsi timah terhadap terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) terlalu berat.

Pasalnya, kata dia, kerugian yang ditetapkan dalam kasus korupsi tersebut bersifat potensial dan tidak riil.

“Jadi kerugian yang bersifat potensial tidak jelas berapa, jumlahnya pun tidak dapat ditentukan berapa, sehingga tidak adil jika yang bersangkutan dikenakan hukuman sampai dengan 20 tahun,” kata Saiful dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Lantaran tidak ada kejelasan kerugian dan unsur tindak pidana yang dilakukan dalam kasus Harvey, Saiful berpendapat putusan banding tersebut melanggar prinsip dasar hukum pidana.

Ia menjelaskan dalam hukum pidana terdapat prinsip lex scripta dan lex certa, yang mengharuskan adanya rumusan delik pidana yang jelas dan tertulis.

Dia juga menegaskan bahwa pengadilan harus berimbang dalam mempertimbangkan kesalahan dan perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, sambung dia, jangan sampai seseorang yang tidak melakukan tindak pidana dan tidak merugikan siapa pun dipaksa untuk mempertanggungjawabkannya.

Menurut dia, Harvey seharusnya divonis bebas karena berbagai unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi secara jelas.

“Jika tidak jelas nilai kerugiannya, terlebih korporasi yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan masih berproses dalam persidangan, maka ada keadilan yang tidak dapat ditoleransi. Semestinya Harvey Moeis dibebaskan dari segala tuntutan hukum,” ucap dia menambahkan.

Sementara itu, penasihat hukum Harvey Moeis, Junaedi Saibih menyayangkan putusan pengadilan yang dinilai tidak mempertimbangkan ratio legis (asas hukum) dan lebih mengedepankan ratio populis (kepentingan publik).

“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah wafat rule of law pada Kamis, 13 Februari 2025, setelah rilisnya bocoran putusan pengadilan tinggi,” ujar Junaedi.

Junaedi berharap hukum dapat tegak kembali dan ratio legis tidak dikalahkan oleh ratio populis karena dalam kasus korupsi timah kliennya hanya berdiskusi terkait rencana bisnis PT Timah Tbk. bersama pihak swasta untuk meningkatkan produksi, dengan hasil yang terbukti karena produksi PT Timah meningkat dan meraup untung hingga Rp1 triliun.

Adapun vonis banding yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Harvey lebih berat dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Selain memperberat vonis hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara, suami selebritas Dandra Dewi itu juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan penjara. Tak hanya itu, ia dikenakan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp420 miliar subsider 10 tahun penjara.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada PN Jakarta Pusat memvonis Harvey dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, pidana denda Rp1 miliar subsider 6 bulan pidana kurungan, serta uang pengganti Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara terkait kasus korupsi timah.

Dalam kasus korupsi tersebut, Harvey ditetapkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama bersama-sama, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.

Kerugian tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian atas aktivitas kerja sama sewa-menyewa alat peralatan processing (pengolahan) penglogaman dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun berupa kerugian atas pembayaran biji timah kepada mitra tambang PT Timah, serta Rp271,07 triliun berupa kerugian lingkungan.

Adapun Harvey terbukti menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim serta melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari uang yang diterima.

Dengan begitu, Harvey terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ke-1 KUHP.

^{_{Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan paparannya saat pembekalan kepala daerah terpilih di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (12/2/2025).}}

 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menghormati apa pun keputusan hakim menjelang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Ia pun percaya hakim akan menegakkan keadilan dalam sidang yang akan dilaksanakan pada Kamis (13/2) besok.

“Kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu,” kata Hasto.

Hal itu disampaikan Hasto di sela acara pembekalan kepala daerah terpilih dari PDIP yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

Ia bahkan mengingat bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memintanya mengirim ucapan selamat khusus kepada Sunarto, yang belakangan menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA).

Surat itu dikirimkan kepada Sunarto dengan kop PDIP pada 13 Juni 2024. Hasto pun bercerita di sekitar Juni 2024, dirinya dipanggil oleh Megawati lantaran masih ada harapan pada kasusnya.

“Ibu Mega memanggil. Bilang ‘ini ada secercah harapan’,’ kata Hasto menirukan ucapan Megawati.

Ia menjelaskan harapan yang dimaksud adalah ketika Sunarto dikukuhkan menjadi Guru Besar Kehormatan pada Universitas Airlangga Surabaya pada 10 Juni 2024. Pada saat pengukuhan, Sunarto membuat pernyataan yang begitu ‘menggetarkan’.

Di dalam pidato pengukuhan, menurut Megawati dan Hasto, Sunarto menekankan bahwa setiap hakim mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa.

Kemudian, Sunarto mengatakan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki, tidak hanya dilihat secara formil dan materiel, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek kemanusiaan.

Semua itu berdialektika, sehingga dicarilah suatu kontemplasi sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki.

Yeji, leader dari girl grup K-pop ITZY akan debut solo dengan album pertamanya berjudul “AIR”, yang dijadwalkan rilis pada 10 Maret.

Dikutip dalam laporan warta Korea Times, pada Senin, hal ini juga menandai Yeji menjadi anggota pertama dalam ITZY yang debut sebagai artis solo.

Melalui unggahan di media sosial grup tersebut, JYP Entertainment selaku agensi dari ITZY mengumumkan trailer teaser untuk album baru Yeji dan jadwal promosi menjelang perilisannya.

Penyanyi berusia 24 tahun ini menunjukkan potensinya sebagai artis solo dengan “Crown on My Head,” sebuah lagu dari album ITZY tahun 2024 “BORN TO BE.”

Lagu ini menonjolkan penampilan panggungnya yang memukau, memperlihatkan apa yang dapat penggemar harapkan dari proyek mendatangnya.

“Yeji telah memantapkan dirinya sebagai ‘ratu penampilan’, kami mengajak penggemar untuk menyaksikan pesona unik yang akan ia bawa sebagai artis solo,” kata JYP Entertainment dalam siaran pers Senin.

Menurut jadwal, Yeji akan memulai promosi dengan trailer resmi, diikuti dengan pengungkapan daftar lagu pada hari Jumat. Foto konsep dan film pendek akan diluncurkan pada tanggal 24, 26, dan 28 Februari.

Kemudian, pada bulan Maret, teaser tambahan dan gambar promosi akan diluncurkan sebelum acara hitung mundur langsung pada pukul 5 sore di hari peluncuran album.

ITZY merupakan girl group beranggotakan lima orang, memulai debutnya pada tahun 2019 dengan singel “DALLA DALLA,” yang langsung mendapatkan banyak pengikut karena penampilannya yang memukau.

Sejak saat itu, grup ini telah menghasilkan serangkaian lagu hits, termasuk “ICY,” “WANNABE” dan “Not Shy,” yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu artis papan atas JYP.

^{_{Menteri BUMN Kabinet Kerja periode 2014-2019 Rini Soemarno (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (10/2/2025).}}

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri BUMN periode 2014—2019 Rini Soemarno sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi terkait dengan persoalan jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. dan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE) pada tahun 2017—2021.

“Diperiksa terkait dengan tindak pidana korupsi dalam transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE pada tahun 2017—2021,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Rini menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dan membenarkan dirinya diperiksa sebagai saksi penyidikan perkara PGN.

“Saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program apa namanya, bukan lebih waktu PGN diakuisisi oleh Pertamina. Program itu adalah program pemerintah, program pemerintah untuk PGN diakuisisi,” kata Rini.

Meski demikian, Rini mengaku tak tahu-menahu soal transaksi jual beli gas yang kini tengah disidik oleh KPK.

Ia juga mengaku dikonfirmasi soal beberapa hal terkait dengan PT PGN.

“Pokoknya mengenai beberapa informasi, apa namanya, nama dirutnya siapa, ini itu. Ada yang masih ingat, ada yang lupa, sudah 10 tahun,” tuturnya.

KPK pada tanggal 13 Mei 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di PT PGN Tbk. pada tahun anggaran 2018—2020. Penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dan perusahaan yang berinisial PT IG pada tahun 2018—2020, dan disebut telah merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Sesuai dengan kebijakan KPK, konstruksi perkara beserta pasal dan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka akan diumumkan secara lengkap dan utuh ketika penyidikan telah rampung dan dilakukan penahanan terhadap para tersangka.

Berdasarkan perkembangan penyidikan perkara tersebut, tim penyidik KPK memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap dua orang terkait dengan perkara tersebut. Dua orang tersebut terdiri atas satu orang penyelenggara negara dan satu pihak swasta.

^{_{Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kedua dari kiri) dalam acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).}}

 Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mewacanakan likuiditas yang hanya bergulir secara khusus di sektor perumahan dan klaster.

“Kalau kita bisa membangun klaster secara khusus yang menyediakan likuiditas secara khusus untuk sektor perumahan, sehingga likuiditas itu bergulir hanya di sektor perumahan saja dan di klaster secara khusus, saya yakin ini akan menjadi sebuah dorongan mesin pertumbuhan, dimana Pak Presiden ingin pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen,” ungkapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Menurut dia, salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi sektor perumahan adalah persoalan likuiditas.

Saat ini, likuiditas di makroprudensial ada di Bank Indonesia (BI) yang diberikan peran pertumbuhan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Peran pertumbuhan dari BI bisa diimplementasikan untuk memberikan daya dukung terhadap program pemerintah terkait prioritas pembangunan saat ini, yaitu sektor perumahan yang sedang sangat serius digarap, lalu hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), sektor pertanian, dan sektor perikanan.

Nantinya, lanjut dia, BI akan diminta untuk mewujudkan dukungan secara konkret dan riil dalam bentuk insentif likuiditas di sektor perumahan.

Misbakhun menganggap sektor perumahan dan hilirisasi akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen yang memberikan dorongan terhadap sektor fiskal lima persen dan sektor moneter di kisaran 2-3 persen.

“Apabila likuiditas dapat dikhususkan di sektor perumahan, pertumbuhan delapan persen itu bukan sebuah utopia, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah cita-cita Presiden yang bisa diwujudkan dalam kerja-kerja riil dan secara sektoral,” katanya.

Itu bisa diterjemahkan dalam sebuah program yang riil dan konkrit, tinggal bagaimana mengkonsolidasikan sebuah kebijakan itu dalam sebuah orkestrasi yang besar, tambahnya

“Tugas saya di DPR adalah memastikan bahwa apa yang menjadi keinginan Presiden itu diwujudkan oleh para lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian negara yang memberikan daya dukung terhadap program ini,” ujar dia.