BASUNEWS

^{_{Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat memberikan keterangan pers usai meninjau pengamanan di Terminal Terpadu Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (24/12/2024). ANTARA/HO-Polres Metro Jaktim/pri.}}

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly meninjau pengamanan di Terminal Terpadu Pulogebang, Cakung, pada Selasa, untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemberangkatan penumpang saat liburan Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Termasuk, pemeriksaan kondisi bus dan kesehatan sopir sebelum berangkat.

“Dari 274 sopir yang telah dilakukan pengecekan kesehatan, ada 37 sopir yang tidak layak untuk melakukan perjalanan karena kesehatannya kurang baik,” kata Nicolas.

Dia mengingatkan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Karena itu, pihaknya memantau langsung ke terminal bus untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemberangkatan penumpang.

Pihaknya juga telah menyiagakan Pos Pelayanan Terpadu Operasi Lilin Jaya 2024 dalam menyambut Nataru untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.

Dia berharap upaya-upaya tersebut dapat memperlancar kegiatan mudik Nataru tahun ini.

Nicolas juga berharap dengan kehadiran dan dukungan aparat Kepolisian dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik selama perjalanan.

Kapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim) juga menghadiri pelepasan 63 bus yang mengangkut 2.392 pemudik dalam program mudik gratis Kementerian Perhubungan di Terminal Terpadu Pulogebang.

Acara itu diselenggarakan dalam rangka menyambut libur Nataru dan membantu masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman.

Program mudik gratis itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi mudik Nataru sehingga diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) pada saat libur Nataru.

_{^{Ayah bayi Muhammad Rauf (dari pojok kiri), Wakil Ketua KPAI Jasra Putra, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP M. Firdaus, Direktur Utama (Dirut) RS Islam Jakarta Cempaka Putih Jack Pradono Handojo di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza.}}

Kepolisian memastikan tidak ada bayi yang tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih berdasarkan hasil tes DNA.

Bayi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia di RSIJ Cempaka Putih dan semula diduga tertukar itu merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selviyanti.

Hal itu dikatakan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP M Firdaus di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Selasa, menyampaikan hasil tes DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Laboratorium Polri terkait dugaan kasus bayi tertukar.

“Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mister X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selviyanti,” kata Firdaus saat membacakan surat hasil tes DNA.

Hasil tes DNA ini diperoleh Polres Jakarta Pusat pada Jumat (20/12) lalu. Firdaus memastikan, tes DNA terhadap sampel telah dilakukan dengan mengedepankan keilmuan yang berlaku dan dapat dapat dipertanggungjawabkan.

“Hasil sampel telah dilakukan secara benar sesuai dengan keilmuan yang berlaku,” ujar Firdaus.

Direktur Utama (Dirut) RSIJ Cempaka Putih, Jack Pradono Handojo bersyukur atas hasil tes DNA itu sehingga kasus yang sempat viral soal bayi tertukar tidaklah benar.

“Alhamdulillah bahwa secara ilmiah dugaan bayi tertukar itu tidak terjadi, semua sudah keluar hasilnya,” katanya.

Sebelumnya, kasus ini sempat viral di media sosial. Semula diduga ada bayi tertukar dalam kondisi meninggal dunia di RSIJ Cempaka Putih. Kejadian itu dilaporkan pada 16 September 2024.

Karena tidak terima, orang tua bayi itu, yakni pasangan Rauf dan Feni akhirnya menceritakan kejadiannya ini dengan membeberkan sejumlah kejanggalan. Salah satunya dari perbedaan fisik bayi yang ada di rumah sakit dengan bayi yang dimakamkan.

Rauf pun mendatangi RS di kawasan Cempaka Putih itu untuk meminta penjelasan. Namun, kata Rauf, pihak rumah sakit menyangkal jika bayi tersebut tertukar.

Rauf pun sempat melakukan mediasi sebanyak dua kali dengan pihak rumah sakit. Karena tak kunjung ada kesepakatan, akhirnya Rauf memviralkan kejadian itu setelah tiga bulan kemudian.

https://montgomeryaviationphotography.comSetelah kasus itu viral, pihak rumah sakit mendatangi Rauf ke tempat kerjanya dan berjanji akan melakukan tes DNA serta menanggung seluruh biayanya.

^{_{Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan berkas lima tersangka korporasi kepada Tim Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin (23/12/2024). ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI/pri.}}

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan lima tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan PT Duta Palma Group kepada jaksa penuntut umum pada hari Senin (23/12).

“Penyidik telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tanggung jawab dan barang bukti (Tahap II) kepada Tim Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Kapuspenkum menyebutkan bahwa lima korporasi tersebut adalah PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, dan PT Kencana Amal Tani.

Kelimanya terlibat dalam perkara dugaan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi pada kegiatan usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Nantinya, kata dia, para tersangka korporasi itu diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting selaku direktur kelima perusahaan tersebut dan Direktur PT Asset Pacific yang juga masih berada di bawah naungan PT Duta Palma Group.

Selanjutnya, tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan mempersiapkan surat dakwaan dan segera melimpahkan berkas perkara a quo kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adapun kerugian keuangan negara akibat perbuatan lima perusahaan tersebut diduga senilai sekitar Rp4,798 triliun dan 7.885.857,36 dolar AS.

Dikatakan oleh Harli bahwa kerugian keuangan negara tersebut dalam bentuk hak pendapatan negara yang tidak diterima dari pemanfaatan sumber daya hutan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, denda eksploitasi hutan, serta biaya penggunaan kawasan hutan.

“Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas sumber daya hutan akibat penyimpangan dalam alih kawasan hutan untuk kegiatan usaha perkebunan dihitung dari unsur biaya pemulihan kerusakan tanah dan lingkungan,” ucapnya.

Selain itu, kelima perusahaan tersebut juga menimbulkan kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu senilai sekitar Rp73 triliun. Jumlah tersebut berdasarkan laporan dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM).

^{_{Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (23/12/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/aa.}}

Berbagai peristiwa politik terjadi pada hari Senin (23/12), berikut yang telah kami rangkum untuk Anda baca kembali pada pagi ini, mulai dari pasca-kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Mesir hingga Partai Gerindra membantah menyerang PDI Perjuangan soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

Tiba dari Mesir, Presiden Prabowo langsung gelar ratas soal Nataru

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (23/12), sekitar pukul 10.45 WIB, dan langsung melakukan rapat terbatas bersama para menteri soal Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Kepala Negara didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tiba di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, Kamis (19/12), berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (23/12).

Seskab Teddy bantah Presiden Erdogan “walk out” saat Prabowo berpidato

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta delegasi keluar ruangan atau walk out saat Presiden RI Prabowo Subianto mendapat giliran untuk berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Mesir.

Sebelumnya, beredar potongan video yang memperlihatkan sejumlah delegasi KTT D-8 berjalan keluar dari ruangan saat Prabowo menyampaikan pidatonya dalam KTT D-8 yang diselenggarakan di Kairo, Mesir, Kamis (19/12).

Mendagri dukung sukseskan perayaan Natal Nasional 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan perayaan Natal Nasional 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 28 Desember 2024 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Dukungan itu disampaikan Tito saat menerima audiensi Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024 Thomas A.M. Djiwandono di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (20/12).

Selengkapnya baca di sini.

Gerindra bantah serang PDIP soal kenaikan PPN 12 persen

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah partainya menyerang PDI Perjuangan terkait dengan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan diterapkan mulai Januari 2025.

“Enggak, enggak. Saya baca semuanya,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12).

Seskab Teddy jelaskan alasan Prabowo batalkan kunjungan ke Malaysia

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan Presiden RI Prabowo Subianto membatalkan atau menunda kunjungannya ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yakni karena ada keperluan penting.

“Ada keperluan penting di Jakarta. Jadi, harus kembali segera,” kata Mayor Teddy, sapaan akrabnya, dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/12).

_{^{Arsip foto – Pebola voli Red Sparks Megawati Hangestri mengacungkan jempolnya saat melawan Indonesia All Star dalam laga eksebisi di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wpa.}}

 Atlet voli putri asal Indonesia Megawati Hangesrti berhasil membawa tim Red Sparks menang atas Pink Spiders dalam laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 – 2025, Selasa.

Berdasarkan laporan hasil pertandingan yang dikutip dari laman resmi Federasi Bola Voil Korea (KOVO) di Jakarta, Selasa, Megawati dan rekan-rekannya mampu menumbangkan Pink Spiders dengan skor akhir 3-1 (25-23, 25-22, 14-25, dan 25-22).

Dengan kemenangan tersebut, Red Sparks yang hadir sebagai tim tamu berhasil memutus rekor tak terkalahkan Pink Spiders serta gagal mencapai rekor 15 kali tak terkalahkan yang dimiliki oleh Hyundai E&C Hillstate.

Meski kalah, Pink Spiders masih kokoh di puncak klasemen Liga Voli Korea 2024 – 2025, sementara Red Sparks menghuni posisi ketiga dan semakin menjauh dari pesaing terdekat IBK Altos.

Dalam laporan statistik pertandingan, Red Sparks mampu mencatatkan attack success rate sebesar 42,96 persen sedangkan Pink Spiders sebesar 40,65 persen. Dari sisi recieve efficiency, Pink Riders memiliki nilai lebih tinggi dari pada Red Sparks dengan perbandingan 29,33 persen:22, 35 persen.

Megawati menjadi salah satu dari tiga pemain kunci Red Sparks yang memiliki tingkat serangan dan keberhasilan teratas. Atlet asal Jember, Jawa Timur itu menempati urutan kedua
dengan mencatatkan occupancy/success rate 25,35 persen/47,22 persen.

Posisi pertama ditempa Bukirichi yang mencatatkan 43.66 persen/48,39 persen, disusul Jung Ho Young pada posisi ketiga dengan angka 9.15 persen/36,15 persen.

Selain itu, dari sisi defending (opens)/receiving efficiency, Megawati mencatatkan 3,25/0 atau berada di peringkat kedua setelah Yellow yang mencatatkan 4,25 persen/44,4 persen, sedangkan Bukirichi di peringkat ketiga dengan mencatatkan angka 2,75 persen/10,53 persen.

_{^{Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. ANTARA/HO-erian ATR/BPKementn/pri.}}

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya segera menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membicarakan hak atas tanah di Yogyakarta.

“Kita akan bicara dengan Kanjeng Sultan mengenai masalah implementasi hak-hak atas tanah di Yogyakarta,” ujar Nusron saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Nusron menanggapi polemik gugatan Keraton Yogyakarta senilai Rp1.000 kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait dengan kepemilikan tanah yang berada di area emplasemen Stasiun Yogyakarta.

Secara spesifik, menurut Nusron, pihaknya bakal berbicara dengan Sultan HB X mengenai tanah di Yogyakarta, khususnya yang berstatus bukan tanah Keprabon.

Tanah Keprabon merupakan tanah Kasultanan yang digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya.

“Kalau yang tanah Keprabon itu, secara isu, sudah selesai. Memang itu haknya Kanjeng Sultan,” ujar dia.

Meskipun demikian, terkait pengaturan tanah bukan Keprabon di Yogyakarta, Nusron menilai ada selisih tafsir antara yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Keistimewaan dengan UU Pokok Agraria.

“Nah, karena terjadi selisih tafsir, maka kita perlu bicara antara Menteri BPN dengan Kanjeng Sultan. Akan kami agendakan secara lebih lanjut, termasuk tanah KAI yang menyangkut tanah bukan Keprabon,” ujar dia.

Sebelumnya, Sultan HB X menyebut gugatan dilayangkan Keraton Yogyakarta kepada PT KAI untuk memperjelas posisi hukum atas tanah Kasultanan yang diklaim oleh PT KAI sebagai bagian dari aktiva tetap mereka.

Nilai ganti rugi yang digugat pun hanya sebesar Rp1.000.

Menurut Sultan, tanah Kasultanan atau Sultan Ground (SG) adalah aset yang sudah dipisahkan dari negara, tetapi tetap dikelola sebagai aset BUMN, bukan tanah negara.

Dengan demikian, PT KAI hanya memiliki hak guna bangunan (HGB) atas tanah tersebut, bukan hak kepemilikan.

“Tidak ada masalah, itu kan aset yang dipisahkan dari negara. Sultan Ground itu bukan menjadi aset BUMN (PT.KAI). Jadi, kita sepakat bahwa PT.KAI tidak bisa menghapus kepemilikan tanah itu tanpa putusan pengadilan,” ujar Sri Sultan dalam keterangan resmi Pemda DIY.

_{^{Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan dalam acara pelantikan Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik Periode 2024–2027 di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI), Jakarta, Selasa (17/12/2024). ANTARA/HO-Youtube Sekretariat Wakil Presiden.}}

 Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyinggung soal pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan dalam acara pelantikan pengurus baru Pemuda Katolik di Jakarta, Selasa (17/12) malam.

Walaupun demikian, Gibran tidak menggunakan kata “dipecat”, tetapi “dikeluarkan” dari partai.

“Selamat kepada ketua dan jajarannya yang baru saja dilantik malam ini. Jadi, sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya, baru saja dikeluarkan dari partai,” kata Gibran saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Pengurus Pusat Pemuda Katolik di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI), Jakarta, Selasa (17/12) malam.

Gusma yang disebut Gibran merujuk pada Ketua Umum PP Pemuda Katolik Periode 2024–2027 Stefanus Asat Gusma.

Gibran dan Gusma pun sama-sama mantan kader PDIP yang saat ini tak lagi menjadi bagian dari partai.

Gusma pada Januari 2024 mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bagian dari kepengurusan dan kader PDIP karena dia saat itu memilih untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Sementara itu, Gibran dipecat dari PDIP terhitung sejak tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan pemecatan sebagai kader PDIP yang diteken Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

PDIP dalam SK pemecatan terpisah juga memecat Joko Widodo dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader PDIP.

Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.

Terhadap SK pemecatannya dari keanggotaan PDIP, Gibran menyebut dia menghormati keputusan partai.

“Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” kata Wapres Gibran saat ditemui setelah melepas keberangkatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Mesir, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12) pagi.

^{_{Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Formasi Guru Kota Bandarlampung sedang menanti Surat Keputusan (SK) Penetapan. Bandarlampung, Selasa, (26/7/2022). (ANTARA/Dian Hadiyatna)}}

 Besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 telah ditetapkan berdasarkan golongan dan jabatan pegawai.

Seleksi PPPK 2024 periode I yang tengah dilangsungkan semakin mendekati tahap penting pengumuman hasil.

Ketentuan penilaian seleksi PPPK diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) RI Nomor 347 Tahun 2024.

Hasil ini akan menjadi penentu kelulusan para peserta yang telah mengikut proses tahapan seleksi PPPK 2024.

Pengumuman hasil kelulusan PPPK 2024 periode I akan dilaksanakan pada 24-31 Desember 2024.

Selain itu, pemerintah juga menggelar seleksi PPPK periode II yang pendaftarannya dibuka pada 17 November hingga 31 Desember 2024.

Pada periode tersebut, pendaftaran ditujukan untuk tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.

Peserta yang lolos nantinya akan melalui tahap mengisi Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk (DRH NI) PPPK dan penetapan nomor induk PPPK. Setelah dinyatakan lolos PPPK 2024, peserta akan menerima gaji sesuai dengan golongannya. Lantas, berapa gaji PPPK 2024?

Gaji PPPK 2024

Besaran gaji yang ditawarkan untuk PPPK 2024 bervariatif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk golongan, masa kerja, jabatan fungsional, dan lokasi kerja.

Pemberian gaji pokok bagi PPPK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berikut rinciannya:

• Golongan I: Rp1.938.500 – Rp2.900.900
• Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200
• Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200
• Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600
• Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900
• Golongan VI: Rp2.742.800 – Rp4.367.100
• Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
• Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
• Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500
• Golongan X: Rp3.339.100 – Rp5.484.000
• Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
• Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
• Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
• Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
• Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
• Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
• Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000.

Besaran gaji PPPK diatur berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerjanya, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020, berikut jabatan golongan PPPK:

• Golongan V: jabatan pemula, mencakup jenjang pendidikan SMA/Sederajat, Diploma I
• Golongan VI: jabatan terampil, mencakup jenjang pendidikan Diploma II linier
• Golongan VII: jabatan terampil, mencakup jenjang pendidikan Diploma III linier
• Golongan IX: jabatan ahli pertama, mencakup jenjang pendidikan Diploma IV/Sarjana linier
• Golongan X: jabatan ahli pertama, mencakup jenjang pendidikan Magister linier
• Golongan XI: jabatan ahli muda, mencakup jenjang pendidikan Doktor linier

Selain gaji pokok, PPPK juga akan mendapat tunjangan selama masa kerjanya meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya.

_{^{Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)}}

 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami soal siapa saja pihak penerima dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan hal itu adalah bagian dari penyidikan dugaan korupsi dana CSR BI.

“Kami kan melakukan proses penyidikan ya. Tentunya kami akan ungkap semuanya fakta-fakta, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima,” kata Rudi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Dalam rangka pencarian barang bukti terkait kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan dalam penggeledahan di kantor Bank Indonesia (BI), Thamrin, Jakarta, Senin (16/12) malam.

Rudi menerangkan salah satu ruangan yang digeledah penyidik adalah ruang Gubernur BI Perry Warjiyo dan sejumlah dokumen turut disita penyidik dalam penggeledahan tersebut. Namun tidak menerangkan soal isi dokumen yang disita penyidik.

Secara garis besar penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam kegiatan penyidikan tersebut. Berbagai barang bukti yang disita tersebut selanjutnya akan dikonfirmasi dengan memeriksa sejumlah saksi.

KPK saat ini tengah menggelar penyidikan soal dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia.

Rudi mengatakan penyidik KPK masih akan melakukan penggeledahan di lokasi yang disinyalir menyimpan barang bukti terkait penyidikan tersebut

Pada kesempatan terpisah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh KPK.

“Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat Bank Indonesia Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024. Kedatangan KPK ke Bank Indonesia untuk melengkapi penyidikan terkait dengan dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang disalurkan,” ujar Denny.

Ia mengatakan bahwa Bank Indonesia akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK. BI senantiasa akan mendukung upaya-upaya penyidikan, serta bersikap kooperatif kepada KPK.

_{^{Menteri Hukum dan HAM periode 2019-2024 Yasonna Laoly (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara Harun Masiku di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom.}}

 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly terkait beberapa hal, salah satunya adalah soal Harun Masiku.

Yasonna menerangkan dirinya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan sebagai Menkumham.

“Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan Fatwa. Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal,” kata Yasonna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Sedangkan untuk pemeriksaan dalam kapasitas sebagai Menkumham, penyidik KPK mengonfirmasi soal Harun Masiku. Salah satunya adalah data perlintasan luar negeri Harun Masiku.

“Yang kedua ya adalah kapasitas saya sebagai menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Yasonna juga menyampaikan apresiasi kepada penyidik KPK yang dinilainya sangat profesional dalam pemeriksaan terhadap dirinya.

“Penyidik sangat profesional ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, kemudian posisi saya sebagai menteri hukum dan ham mengenai perlintasan Harun Masiku itu saja,” tuturnya.

Yasonna tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan kemeja putih dan jaket cokelat pada sekitar pukul 09.48 WIB dan selesai diperiksa pukul 16.46 WIB.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

KPK pada Jumat, 6 Desember 2024 menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru Harun Masiku yang menampilkan foto-foto terbaru buronan kasus korupsi tersebut.

“Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/12).

DPO terbaru tersebut menampilkan empat foto baru Harun dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 172 cm dengan ciri khusus berkaca mata, kurus, suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis.