BASUNEWS

^{_{Arsip- Sekjen Projo Handoko (ANTARA/Donny Aditra)}}

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko mengatakan bahwa organisasinya siap berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko kepada Antara, Rabu.

Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Namun demikian, Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut.

Karenanya, dia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo.

“Belum (belum ada pembicaraan dengan Jokowi), nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan,” kata Handoko.

DPP PDI Perjuangan resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.

“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka.

Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka. Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan, dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.

“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut

Dia melanjutkan PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres partai yang akan datang.

“Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” kata Komarudin.

Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.

_{^{Pesepak bola Persib Bandung Marc Klok (kiri) berebut bola dengan penjaga gawang Malut United M Fahri (kanan) saat menjalani pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/12/2024). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)}}

 Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan timnya membidik poin penuh ketika menghadapi Barito Putera pada pekan ke-15 Liga 1 Indonesia di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu malam.

Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, Bojan mengatakan kemenangan dibidik oleh Persib Bandung demi memangkas jarak mereka dengan pemuncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia Persebaya Surabaya.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menjelaskan, tentu tidak akan mudah mengalahkan Barito Putera, terlebih para pemain Laskar Antasari memiliki misi untuk bangkit pada klasemen sementara Liga 1 Indonesia.

Meskipun begitu, Bojan menegaskan Persib Bandung mempunyai motivasi berlipat dan David da Silva serta kolega menjaga tren positif karena belum terkalahkan pada 13 pertandingan terakhir di Liga 1 indonesia.

“Kami sudah siap untuk pertandingan. Semua pemain sudah siap untuk bermain. Bagi kami juga penting untuk memangkas jarak dengan Persebaya dan mendapat hasil yang positif. Kami akan mencoba untuk mengerahkan kemampuan terbaik,” ungkap Bojan.

Senada dengan Bojan, penyerang Persib Bandung Ciro Alves menegaskan jika mereka membidik poin penuh dan siap menghadapi Barito Putera demi menjaga tren positif.

Pemain asal Brasil itu mengakui tentu tidak akan mudah mengalahkan Barito Putera, terlebih skuad asuhan Rahmad Darmawan diisi oleh pemain-pemain berpengalaman.

“Kami akan berusaha untuk mendapat tiga poin dan saya mengharapkan besok menjadi laga yang menarik. Kami bermain di luar kandang. Kami menaruh hormat kepada Barito,” jelas Ciro.

“Besok adalah pertandingan yang sulit, tapi saya akan berusaha mengerahkan kemampuan terbaik di dalam lapangan bersama rekan-rekan satu tim,” pungkasnya.

Saat ini Persib Bandung berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 29 poin dari 13 pertandingan, terpaut lima poin dari Persebaya Surabaya yang mengumpulkan 34 poin setelah melewati 15 laga.

Sementara itu, Barito Putera berada di posisi 15 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 11 poin dari 14 pertandingan, berjarak satu poin saja dari zona degradasi.

^{_{Petugas melayani warga yang akan mencairkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (bansos PKH) di Kantor Pos Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/12/2024). ANTARA FOTO/Arnas Padda/tom. (ANTARA/ARNAS PADDA)}}

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mendukung keluarga miskin dan rentan.

Melalui program ini, bantuan tunai diberikan dengan syarat tertentu untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai salah satu inisiatif penting dalam pemberdayaan ekonomi, PKH diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Menjelang akhir tahun 2024, program PKH semakin banyak diminati oleh masyarakat yang ingin memperoleh bantuan. Hal ini menunjukkan tingginya minat warga yang membutuhkan dukungan finansial dari pemerintah.

Dengan adanya program ini, masyarakat yang berada dalam kategori keluarga prasejahtera dapat memperoleh bantuan yang sangat dibutuhkan.

PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga dengan anggota yang memenuhi kriteria tertentu. Mereka yang berhak menerima bantuan antara lain ibu hamil, anak-anak, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.

Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima.

Bagi Anda yang tertarik untuk mendaftar dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur serta nominal bantuan yang akan diterima, artikel ini akan memberikan penjelasan yang lengkap.

Simak informasi berikut untuk memahami cara mendaftar dan berbagai hal penting yang perlu diketahui mengenai Program Keluarga Harapan.

Golongan penerima dan nominal bantuan PKH

Bantuan PKH 2024 diberikan dalam beberapa kategori, dengan nominal yang berbeda untuk masing-masing penerima. Berikut rincian golongan penerima dan besaran bantuannya:

1. Ibu hamil

Mendapatkan Rp750.000 per tahap, total Rp3.000.000 per tahun, untuk mendukung kesehatan ibu dan janin.

2. Anak balita (0-6 Tahun)

Bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, total Rp3.000.000 per tahun, untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak.

3. Anak SD/Sederajat

Menerima Rp225.000 per tahap, total Rp900.000 per tahun, untuk biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya.

4. Anak SMP/Sederajat

Bantuan Rp375.000 per tahap, total Rp1.500.000 per tahun, untuk membantu biaya pendidikan.

5. Anak SMA/Sederajat

Mendapatkan Rp500.000 per tahap, total Rp2.000.000 per tahun, untuk mendukung kelanjutan pendidikan.

6. Penyandang disabilitas berat

Mendapatkan Rp600.000 per tahap, total Rp2.400.000 per tahun, untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

7. Lansia (70 Tahun ke Atas)

Menerima Rp600.000 per tahap, total Rp2.400.000 per tahun, untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Cara daftar bansos PKH online

Pendaftaran bansos PKH dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Cek Bansos dari Kemensos. Berikut adalah langkah-langkah pendaftarannya:

1. Unduh aplikasi: Download Aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store
2. Isi data diri: Masukkan informasi pribadi seperti nama, NIK e-KTP, alamat, dan email aktif
3. Unggah foto: Unggah foto e-KTP dan foto diri sambil memegang e-KTP
4. Aktivasi akun: Periksa email untuk aktivasi akun dan lakukan konfirmasi
5. Masuk ke aplikasi: Login ke aplikasi, pilih menu “Daftar Usulan,” kemudian klik “Tambahkan Usulan.”
6. Pilih jenis bantuan: Isi data diri dan pilih jenis bantuan yang diinginkan. Untuk PKH, pilih opsi PKH
7. Verifikasi: Tunggu proses verifikasi dari Dinas Sosial dan kepala daerah setempat.

Sebagai informasi, selain pendaftaran online, masyarakat juga memiliki opsi untuk mendatangi kelurahan setempat. Di sana, mereka dapat mengajukan diri sebagai penerima bansos dengan membawa persyaratan yang diperlukan.

Proses pendaftaran langsung ini memberikan alternatif bagi mereka yang kesulitan mengakses pendaftaran online. Dengan cara ini, masyarakat tetap dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan sosial yang dibutuhkan.

^{_{Warga mengambil STNK usai membayar pajak kendaraan bermotor di gerai pelayanan Samsat keliling di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/app/YU.}}

Pemerintah akan mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat pada Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor akan dilakukan tiga tahun setelah disahkannya UU HKPD pada 5 Januari 2022. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat diberlakukan pada awal tahun 2025.

Apa itu opsen pajak kendaraan bermotor?

Opsen pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kebijakan perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas sinergi dalam pemungutan pajak dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Dalam jangka panjang, penerapan opsen diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Secara umum, penerapan opsen tidak akan menambah beban administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Setiap jenis opsen memiliki peraturan yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tiga jenis pajak daerah yang dikenakan opsen.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB dikenakan kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai peraturan yang berlaku, dengan pendapatan yang digunakan untuk mendukung kemandirian daerah tanpa membebani wajib pajak.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB dikenakan saat peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Kabupatan/kota mengenakan opsen atas pokok BBNKB untuk mendukung kemandirian daerah tanpa membebani wajib pajak, dengan pendapatan tercatat sebagai PAD.

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

MBLB dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Provinsi mengenakan opsen atas pokok pajak MBLB untuk memperkuat pengawasan dan penerbitan izin kegiatan pertambangan daerah.

Dalam Pasal 83 ayat (1) UU HKPD, diatur bahwa tarif opsen PKB dan BBNKB sebesar 66 persen dari pajak terutang, sementara opsen Pajak MBLB dikenakan sebesar 25 persen. Ketentuan ini akan mempengaruhi cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dengan diberlakukannya aturan baru ini, pemilik kendaraan akan diwajibkan membayar tujuh komponen pajak kendaraan. Komponen tersebut meliputi opsen BBNKB, opsen PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta biaya administrasi STNK dan TNKB.

Pemilik kendaraan nantinya harus membayar opsen PKB dan opsen BBNKB bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor di Samsat setempat. Pembayaran PKB dan BBNKB akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, sementara opsen PKB dan BBNKB akan disetorkan ke RKUD kabupaten/kota sesuai dengan tempat kendaraan terdaftar.

Untuk memudahkan pembayaran, dua kolom keterangan mengenai pembayaran opsen PKB dan BBNKB akan ditambahkan pada lembar belakang STNK atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran. Dengan adanya tambahan ini, diharapkan proses pembayaran pajak kendaraan lebih transparan dan efisien.

Cara menghitung opsen pajak kendaraan bermotor

Sebagai contoh, tarif dasar pengenaan pajak untuk sebuah mobil dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKP) sebesar Rp200 juta. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan pertama bagi wajib pajak, dan tarif PKB untuk kepemilikan pertama sesuai Perda PDRB provinsi yang bersangkutan adalah 1,1 persen.

Dengan demikian, PKB yang terutang adalah 1,1 persen x Rp200 juta = Rp2,2 juta, yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi terkait. Opsen PKB-nya dihitung sebesar 66 persen x Rp2,2 juta = Rp1,450 juta, yang akan masuk ke RKUD Pemda kabupaten atau kota sesuai dengan alamat atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib pajak.

Jika dijumlahkan, total administrasi perpajakan yang harus dibayar wajib pajak adalah Rp2,2 juta + Rp1,450 juta = Rp3,650 juta. Jumlah ini setara dengan tarif 1,8 persen berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sebelumnya.

Pembayaran sebesar Rp3,650 juta nantinya dilakukan sekaligus di SAMSAT, dan bank tempat pembayaran akan membagi dana tersebut ke RKUD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, hal ini tidak menambah beban administrasi perpajakan bagi wajib pajak.

Dengan memahami opsen pajak kendaraan bermotor beserta cara perhitungannya sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi dan memastikan pembayaran pajak dilakukan dengan benar. Dengan demikian, opsen menjadi instrumen vital dalam pengelolaan keuangan daerah dan penguatan otonomi fiskal.

^{_{Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto}}

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan penurunan harga tiket pesawat mencapai 10 persen bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri.

“Pemerintah sudah putuskan tiket dalam negeri harganya turun 10 persen. Sehingga kita dorong supaya turisme di dalam negeri meningkat,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu

Airlangga menyampaikan bahwa penurunan tarif tiket pesawat merupakan sebagai upaya untuk mendorong sektor pariwisata dalam negeri sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa Presiden juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan domestik, misalnya di kawasan ekonomi Tanjung Kalayang di Pulau Bangka Belitung.

Dia menyebut apabila tidak ada penerbangan ke destinasi wisata tersebut, wisatawan akan sulit menjangkau destinasi wisata yang ada di wilayah tersebut.

Ia mengungkapkan, dalam rapat dengan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan membuka penerbangan regional dengan tujuan agar destinasi turis bisa masuk kembali.

“Sebagai contoh kawasan ekonomi di Tanjung Kelayang di Pulau Bangka Belitung, itu kalau tidak ada penerbangan sulit bagi turis untuk datang karena dia harus ke Jakarta dulu baru ke Babel (Bangka Belitung) atau ke Palembang dulu baru ke Babel. Padahal secara regional itu turis bisa langsung datang kalau itu penerbangan dibuka,” ucap Airlangga.

Lebih lanjut, dia menekankan pihaknya menjaga asas kesetaraan dalam industri penerbangan dalam negeri. Apalagi saat ini jumlah pesawat Indonesia hanya di bawah 400 unit. Di sisi lain, permintaan penerbangan domestik dalam negeri meningkat.

“Karena sebelum COVID-19 jumlah penerbang, jumlah pesawat di Indonesia ini ada 500 unit, tapi setelah COVID-19 kurang di bawah 400 unit. Jadi supply dan demand tidak seimbang,” katanya.

Apalagi, jumlah turis manca negara mencapai 17 juta, sedangkan warga Indonesia yang keluar negeri mencapai 7,5 juta.

“Sehingga ini semuanya harus kita jaga dan angka pengungkit yang paling tinggi adalah dari sektor pariwisata. Nah ini yang kita minta untuk quick win yang kita dorong,” imbuh Airlangga.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri mengatakan bahwa Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di seluruh bandara yang ada di Indonesia.

Elba dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pesawat.

“Kemarin, Presiden Prabowo mengadakan ratas (rapat terbatas) dengan Menteri Perhubungan dan sejumlah Menteri di Istana Merdeka untuk membahas penurunan harga tiket pesawat selama masa Nataru (Natal dan Tahun Baru). Hasilnya, Pemerintah sepakat menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10 persen saat Nataru, di seluruh bandara di Indonesia,” kata Elba.

Pemberlakuan penyesuaian tarif sendiri akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Natal dan Tahun Baru, mulai tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual.

Elba berharap, keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang saat masa Nataru nanti.

Ia pun meyakini bahwa keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir 2024.

^{_{Ki-ka: Ketua Bidang Bisnis Syariah AAJI Paul Kartono, Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon, serta Ketua Bidang Kanal Distribusi dan Inklusi Tenaga Pemasar AAJI Elin Waty menyampaikan capaian industri asuransi jiwa hingga kuartal III 2024 di Jakarta, Jumat (29/11/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.}}

 Ketua Bidang Bisnis Syariah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Paul Kartono menyatakan bahwa pertumbuhan total aset dan investasi industri asuransi jiwa hingga September 2024 tercatat senilai Rp630,12 triliun, atau naik 3,2 persen year-on-year (yoy).

“Sebanyak 87,8 persen dari total aset ditempatkan pada instrumen investasi yang diatur secara ketat oleh OJK,” kata Paul Kartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, dengan lebih dari 80 persen dari aset industri asuransi jiwa adalah aset aktif dalam bentuk investasi, hal tersebut menunjukkan pentingnya investasi dalam menopang keberlanjutan sektor tersebut.

“Penempatan investasi ini mencerminkan komitmen industri asuransi jiwa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, sambil memastikan perlindungan optimal bagi pemegang polis,” ujarnya.

Paul menuturkan bahwa porsi investasi terbesar berada di Surat Berharga Negara (SBN) dengan kontribusi Rp205,66 triliun atau 37,2 persen dari total investasi, meningkat 28,3 persen yoy.

Sementara itu, lanjutnya, investasi pada saham dan reksa dana masing-masing menyumbang 26,2 persen dan 13,1 persen dari total portofolio investasi.

Ia mengatakan bahwa peningkatan total aset tersebut sejalan dengan naiknya pendapatan para pelaku industri asuransi jiwa serta menunjukkan stabilitas sektor tersebut di tengah berbagai tantangan ekonomi.

“Pertumbuhan aset yang persisten mencerminkan kepercayaan yang terus meningkat dari para pemegang polis, dan solidnya pengelolaan keuangan di industri,” ucapnya.

Meskipun begitu, Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon mengingatkan masih terdapatnya sejumlah tantangan pada industri asuransi jiwa, salah satunya adalah membangun kepercayaan publik terhadap sektor tersebut.

“Bisnis asuransi jiwa merupakan bisnis kepercayaan antara perusahaan asuransi dengan para pemegang polis. Kepercayaan dibangun melalui prinsip itikad baik dari kedua belah pihak, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi jiwa dan juga pemegang polis,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa sejalan dengan prinsip itikad baik, para pelaku industri asuransi jiwa terus berupaya menciptakan industri yang sehat dengan menunaikan kewajiban melalui pelayanan yang maksimal, pembayaran klaim yang sesuai, serta penguatan tata kelola perusahaan.

“Begitu pula dari sisi pemegang polis yang wajib memahami dan mematuhi setiap ketentuan yang tercatat dalam polis termasuk berperilaku jujur. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk saling memahami pentingnya penegakan prinsip utmost good faith yang menjadi dasar dalam melakukan kontrak perjanjian,” imbuh Budi.

^{_{AKP Dadang Iskandar (tengah) digiring oleh petugas usai mengikuti sidang etik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani}}

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan bahwa Kabbagops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Hukuman itu dijatuhkan buntut AKP Dadang terlibat dalam kasus penembakan terhadap rekan sejawatnya di Polres Solok Selatan, yakni Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Ryanto Ulil Anshar.

“Komisi Kode Etik Polri memutuskan sidang KKEP dengan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Atas putusan tersebut, kata dia, AKP Dadang tidak mengajukan banding atau dengan kata lain menerima putusan tersebut.

Irjen Pol Sandi menjelaskan, AKP Dadang diputus sanksi etik tersebut dengan disangkakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Lalu, disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri serta Pasal 5 ayat (1) huruf L Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kemudian, disangkakan pula dengan Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri serta Pasal 5 ayat (1) huruf L Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Terakhir, disangkakan dengan Pasal 13 huruf N Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

“Ini kejadian yang sangat memprihatinkan bagi Polri. Menjadi duka yang mendalam buat Polri, sehingga ini harus ada percepatan untuk memberikan sanksi sebagai komitmen Polri bahwa siapa pun yang melanggar hukum akan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Irjen Sandi juga mengungkapkan bahwa sidang etik telah berjalan sejak pukul 09.00 WIB dan digelar di Ruang Sidang Divisi Propam Polri di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta.

Sidang etik AKP Dadang Iskandar dipimpin oleh Komisi Sidang Etik Polri dengan bertindak sebagai ketua adalah Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto, selaku wakil adalah Kombes Pol Hengky Wijaya, dan tiga anggota komisi.

Sebanyak 13 saksi yang merupakan personel Solok Selatan dihadirkan dalam sidang. Lima saksi hadir secara langsung di Mabes Polri, sedangkan delapan saksi hadir secara virtual.

^{_{Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri (kiri), Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (tengah) dan ajudan Gubernur Bengkulu Evrianshah yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)}}

Penyidik Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) diduga melakukan pemerasan terhadap anak buahnya dan menerima gratifikasi untuk membiayai pencalonan kembali dirinya sebagai gubernur dalam Pilkada Bengkulu.

“Pada Juli 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak bulan November 2024,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Atas permintaan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri pada September-Oktober 2024 mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Rohidin yang kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu.

Beberapa waktu setelah pertemuan itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkulu Syafriandi menyerahkan Rp200 juta ke Rohidin melalui ajudan gubernur, dengan maksud agar Syafriandi tidak dicopot dari jabatannya sebagai kepala dinas

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bengkulu Tejo Suroso juga kemudian menyerahkan uang Rp500 juta. Dana itu berasal dari pemotongan sejumlah anggaran seperti ATK, SPPD, sampai tunjangan pegawai.

Saat diperiksa penyidik KPK, Tejo mengaku dipaksa oleh Rohidin dan jabatannya akan diberikan ke orang lain jika Rohidin tidak terpilih kembali sebagai Gubernur Bengkulu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Saidirman kemudian menyetorkan Rp2,9 miliar atas permintaan Rohidin.

Rohidin juga memintanya mencairkan horor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap di Provinsi Bengkulu sebelum 27 November 2024.

“Jumlahnya honor per orang adalah Rp1 juta,” terang Alex.

Kemudian, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Bengkulu Ferry Ernest Parera mengumpulkan dana dari sejumlah satuan kerja sebesar Rp1,4 miliar yang juga disetorkan ke Rohidin.

Penyidik KPK yang menerima informasi soal pemerasan tersebut kemudian melakukan investigasi dan berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (23/11) malam.

Dalam operasi tangkap tangan tersebut penyidik KPK menangkap delapan orang yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan Gubernur Bengkulu Evrianshah alias Anca.

Lima orang lainnya yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Saidirman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu Syarifudin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Syafriandi, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu Ferry Ernest Parera, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Tejo Suroso.

Kedelapan orang tersebut kemudian diterbangkan KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan, namun setelah dilakukan pemeriksaan intensif, hanya tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Rohidin Mersyah, Isnan Fajri, dan Evrianshah alias Anca.

“KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni RM, IF, dan EV,” kata Alex.

^{_{Pengendara sepeda motor melintas di SPBU Shell, Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/4/2024). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Spt.}}

Perusahaan migas Shell Indonesia membantah akan menutup seluruh unit stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia.

“Shell Indonesia menginformasikan bahwa informasi yang beredar terkait rencana Shell untuk menutup seluruh SPBU di Indonesia adalah tidak benar,” kata Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan Shell masih berfokus pada kegiatan operasi SPBU.

Berdasarkan data di laman resmi Shell, perusahaan migas yang bergerak di bisnis hulu dan hilir itu memiliki jaringan lebih dari 170 SPBU di Indonesia.

Meski demikian, Shell enggan berkomentar lebih jauh mengenai spekulasi yang terjadi di pasar.

“Kami tidak dapat berkomentar atas spekulasi yang terjadi di pasar. Shell Indonesia tetap berfokus pada kegiatan operasi SPBU untuk para pelanggan kami,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Shell Indonesia untuk menanggapi sejumlah pemberitaan yang beredar sejak Sabtu (23/11/2024) kemarin.

Kabar Shell akan menutup SPBU di Indonesia muncul dan dikaitkan dengan kondisi bisnis penyaluran ritel bahan bakar minyak di Indonesia.Shell saat ini memiliki satu pabrik pelumas di Marunda, Jakarta, untuk mendukung bisnis hilirnya dan juga satu terminal penyimpanan bahan bakar di Gresik, Jawa Timur.

Perusahaan induk Shell adalah Shell Plc yang berbadan hukum di Inggris dan Wales.

^{_{Tayangan seru di Netflix 2024. Squid Game season 2 siap tayang 26 Desember 2024. (ANTARA/HO-Netflix)}}

– Tak terasa akhir tahun 2024 sudah hampir di depan mata, momen liburan Natal dan Tahun Baru sudah semakin terasa untuk siap diisi dengan beragam hiburan menarik.

Netflix sebagai aplikasi yang menyajikan beragam tayangan menarik juga telah menyiapkan sederet koleksi baru yang siap menghibur masyarakat di Indonesia memasuki bulan penuh keceriaan tersebut.

Dikutip dari siaran pers Netflix, Sabtu, berikut beberapa rekomendasi tontonan baru dari Netflix yang siap menghibur di Desember 2024.

1. A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

Tayang mulai 6 Desember 2024 di Indonesia, Sabrina Carpenter akan menghadirkan acara ragam musik spesial perdananya yang penuh dengan nuansa Natal, duet tak terduga, hingga kameo penuh komedi.

2. Squid Game 2
Siapa sudah menantikan kelanjutan kisah dari Seong Gi Hun (Lee Jung Jae)? Squid Game musim kedua siap hadir di Netflix pada 26 Desember 2024 untuk mengisi slot tayangan akhir tahun yang tak boleh dilewatkan.

Serial fenomenal ini akan mengisahkan babak baru dari Gi Hun yang kembali ke “Squid Game” setelah dirinya menyerah untuk berangkat ke AS. Nantikanlah!

3. Heartbreak Motel
Film asli Indonesia yang dibintangi Laura Basuki, Reza Rahadian, dan Chicco Jerikho ini akan tayang mulai 5 Desember. Mengisahkan seorang bintang film yang sedang naik daun dan harus menghadapi masa lalunya dalam sebuah motel. Membuat sang bintang dihadapkan pada dua pilihan menjalani karier dan hubungan pribadi rumit.

4. Bangsal Isolasi
Diperankan Kimberly Ryder, Wulan Guritno, hingga Ibrahim Risyad. Fil yang tayang 19 Desember 2024 ini akan menceritakan kisah jurnalis yang ulet dan mencoba menyamar menyusup masuk ke penjara. Langkah ekstrem itu diambilnya untuk menyelidiki misteri di balik kematian saudara perempuannya.

5. The Auditors: Season 1
Drama yang dilakoni oleh bintang Hallyu Shin Ha Kyun, Lee Jung Ha, dan Jin Goo akan mengisahkan tim audit di sebuah perusahaan konstruksi raksasa memberantas penggelapan dan penyuapan, dan mengejar para pelaku di baliknya. Drama ini tayang 11 Desember.