BNN menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Instansi Pemerintah di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/10/2024).(ANTARA/HO-BNN RI
Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) harus memiliki keberlanjutan dan terimplementasi dengan baik sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
“Jika hanya sampai pada proses tanda tangan tetapi tidak ada upaya yang dilakukan selanjutnya, artinya perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Agus Irianto dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Instansi Pemerintah di Jakarta, Kamis (24/10), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Maka dari itu, Agus mengimbau seluruh anggota Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN untuk menelaah kembali secara perinci berbagai kerja sama yang telah disepakati dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menuturkan BNN tidak akan melakukan perpanjangan jika kerja sama yang terjalin dengan pihak lain hanya sampai pada proses penandatanganan PKS.
Periksa di seluruh kedeputian, mana saja perjanjian kerja sama yang sudah berjalan dan mana yang belum berjalan untuk dievaluasi kedepannya,” tuturnya.
Meski begitu, dia mengingatkan upaya P4GN di Indonesia tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh BNN. Dengan demikian, Agus meminta kepada seluruh perwakilan instansi dan kementerian agar turut mendorong upaya kerja sama sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Adapun P4GN merupakan sebuah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, Pemerintah, serta dunia sebagai usaha untuk mengindahkan masyarakat dari risiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. https://kadobetslot.online/