Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar program pemerintah harus sejalan dengan pemerintah pusat. Namun ia menemukan masih ada kabupaten yang memiliki anggaran besar tapi tidak memiliki arah program yang jelas.
“Saya lihat ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas, banyak dipakai untuk hibah-hibah, tentu saja arahanya ke politik,” kata Jokowi saat membuka rapat bersama 36 Gubernur di Istana Garuda, Nusantara, Senin (13/8/2024).
Ia menegaskan dana hibah itu padahal seharusnya bisa diperuntukkan pada program yang berdampak pada masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit, hingga universitas. Jokowi berpesan kepada para gubernur untuk mengarahkan agar program yang dikeluarkan harus sejalan dengan pemerintah pusat.
“Saya kira hal seperti ini yang bapak gubernur bisa mengarahkan sekali lagi sehingga bisa sejalan dan in line dengan pemerintah pusat, terutama yang berdampak pada masyarakat, dan juga agar didorong kerja sama antar daerah betul-betul bisa terjadi,” terangnya.
Dalam kesempatan itu eks Gubernur DKI Jakarta ini juga mencontohkan masih adanya program pemerintah daerah yang belum sejalan. Seperti pembangunan waduk yang belum memiliki jaringan irigasi sekunder dan tersier karena belum dibangun oleh pemerintah daerah.
Selain itu juga ada pelabuhan yang tidak memiliki akses jalan, sehingga mengganggu operasionalnya. Menurut Jokowi pemerintah daerah bisa mengungkapkan ketidakmampuan ke pemerintah pusat supaya bisa diberi bantuan.
“Sebetulnya tidak apa-apa kalau nggak punya kemampuan, ya tulis saja pemerintah ke pemerintah pusat bisa diserahkan ke Kementerian PU,” tambahnya.