Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kamis (27/2/2025)
Presiden Prabowo Subianto memiliki target ambisius agar Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Guna mencapai sasaran pertumbuhan tersebut bukan perkara mudah mengingat situasi perekonomian global yang saat ini masih dibayangi ketidakpastian.
Di samping itu, tren konsumsi masyarakat yang masih mencoba untuk kembali pulih diikuti dengan kondisi perindustrian domestik yang tengah diuji maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), kian menambah beban pemerintahan saat ini untuk mencapai target tersebut.
Meski demikian, Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara bertahap, dimulai dengan menyasar angka pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Kamis (27/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan akselerasi pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan menerapkan beragam kebijakan strategis mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus selama periode Ramadhan dan Lebaran.
“Kebijakan-kebijakan ini disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memastikan stabilitas makroekonomi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan aktivitas konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Lebaran Idulfitri yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025,” kata Airlangga.
Secara umum, terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025.
Dalam hal ini, Pemerintah memfokuskan pada periode Ramadhan dan Lebaran yang selalu menjadi momentum pendorong pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.
Dari sisi penawaran, sektor industri non-migas seperti industri makanan dan minuman serta tekstil diprediksi akan mengalami peningkatan produksi guna memenuhi lonjakan permintaan. Sektor perdagangan besar serta eceran juga diperkirakan tumbuh berkat dorongan suplai domestik.
Di sisi permintaan, konsumsi rumah tangga selama Ramadhan 2025 menjadi motor penggerak utama ekonomi.
Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan insentif listrik diterapkan pula untuk menjaga daya beli masyarakat selama bulan Ramadan.
Optimalisasi bansos dan THR
Guna menggenjot tingkat konsumsi masyarakat, Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. Penyaluran ini difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Selain itu, Pemerintah juga menambah anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025.
“Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadhan dan Lebaran,” terang Airlangga.
Pemerintah juga memastikan, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta agar tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran.